Abraham Lunggana atau yang dikenal H Lulung. (Foto: Ant)
Abraham Lunggana atau yang dikenal H Lulung. (Foto: Ant)

Terkait PSBB, H Lulung Pasang Badan Untuk Gubernur Anies

Ngopibareng.id Nasional 18 September 2020 09:08 WIB

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Abraham Lunggana alias Haji Lulung, pasang badan untuk Gubernur DKI Anies Baswedan.

Ia menuding kelompok yang menolak kebijakan PSBB ala Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan kelompok yang tidak bertanggung jawab atas keselamatan warga ibukota dari bahaya virus Covid-19.

"Kalau sekarang ada yang berkomentar, saya anggap orang itu tidak bertanggung jawab dengan masyarakat. Hanya mementingkan ego sektoral. Ini adalah program pemerintah pusat dan seluruh daerah," kata H Lulung secara tertulis yang dipublikasikan, Jumat 18 September 2020.

Lulung menegaskan kebijakan PSBB yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. "Ini sudah tepat sekali. Karena ini, kan keinginan Pak Presiden juga," katanya.

Kebijakan Anies yang mengetrapkan kembali PSBB tersebut memicu pro dan kontra. Tidak sebatas di masyarakat, tetapi juga di pemerintahan pusat. Beberapa jajaran menteri Presiden Jokowi sempat memberikan kritik kepada Anies Baswedan. Kebijakan PSBB tersebut memicu reaksi keras karena dianggap dilakukan tanpa koordinasi dan data tak akurat.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penerapan PSBB jilid kedua di DKI Jakarta dinilai akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Adapun, Anies Baswedan memutuskan untuk memberlakukan kembali PSBB di Jakarta selama periode 14 September-27 September 2020 sebagai bentuk mekanisme rem darurat dalam menghadapi lonjakan kasus positif Covid-19 di Jakarta.

Sebanyak 11 sektor esensial tetap dizinkan beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan 50% karyawan. Adapun ke-11 sektor tersebut di antaranya kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informatika, keuangan,logistik, perhotelan, konstruksi, dan industri strategis.

Ada pula pembatasan operasional perkantoran selama masa PSBB yang berlaku, baik bagi kantor pemerintahan (PNS) maupun swasta, yakni sebesar maksimal 25% pegawai.

Penulis : Asmanu Sudharso

Editor : Witanto

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

24 Oct 2020 16:45 WIB

Hari Dokter Nasional, Jokowi Sampaikan Apresiasi dan Terima Kasih

Nasional

135 orang dokter meninggal selama pandemi.

24 Oct 2020 16:30 WIB

Gelaran Liga 1 Tak Jelas, Persebaya Tagih Komitmen PSSI

Liga Indonesia

Mereka sudah rugi besar di tengah tak jelasnya kompetisi

24 Oct 2020 16:15 WIB

Pandemi Covid-19, Hotel Tugu Malang Buka Paket Gowes

Gowes Bareng

Tawarkan rute heritage hingga pemandangan alam.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...