Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad, saat temui perwakilan Gamis di Gedung DPRD Jatim. (Foto: Andhi Dwi/Ngopibareng.id)

Temui Perwakilan Ormas Islam, Wakil DPRD Setuju RUU HIP Ditarik

Jawa Timur 07 July 2020 17:23 WIB

Ratusan massa aksi Gerakan Umat Islam Tolak Komunis (Gamis), yang merupakan gabungan dari beberapa ormas Islam di Jawa Timur menggelar aksi menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Selasa 7 Juli 2020. Massa sempat meluber di depan Gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura No. 1, Surabaya. Mereka menggelar aksinya sejak pukul 09.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad bersama jajarannya, menemui perwakilan peserta aksi yang tergabung dalam Gamis. Tuntutan massa ialah menolak dibahasnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Anwar mengatakan, jika perwakilan dari massa Gamis tersebut meminta kepada dirinya, agar aspirasi mengenai penolakan dibahasnya RUU HIP, bisa segera disampaikan ke DPR RI yang ada di Jakarta.

“Jadi perwakilan dari peserta unjuk rasa GAMIS, itu terdiri dari gabungan ormas Islam, ada FPI, MUI, Anshor syariah. Mereka menyampaikan aspirasinya, meminta kepada kita untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat dan DPR RI,” kata Anwar di Gedung DPRD Jatim, Selasa, 7 Juli 2020.

Anwar mengungkapkan, menurut Gamis, jika RUU HIP disahkan bakal merubah Pancasila dengan ideologi lainnya. Dan hal tersebut nantinya akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

“(Massa) minta supaya menghentikan dan menbatalkan pembahasan RUU HIP karena dianggap berpotensi memecah belah, karena pancasila dalam pandangan mereka itu sudah final dan tidak perlu diganggu gugat lagi. Itu yang paling utama,” jelasnya.

Setelah melakukan mediasi beberapa jam dengan perwakilan Gamis, pihak DPRD Jatim pun akhirnya menerima aspirasi dibatalkannya RUU HIP tersebut, dan melaporkannya ke DPR RI.

“Kita menerima (tuntutan), kita memiliki kesamaan pandangan dalam hal bahwa pancasila sudah final. Sesuai dengan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh DPRD Provinsi, kita sudah penuhi permintaan dari mereka,” ungkap Anwar.

Anwar berpendapat, jika permasalahan ideologi Pancasila sudah tidak bisa diperdebatkan kembali. Sebab, kata dia, Presiden Soekarno sudah membuat dasar negara yang paling pas dengan bangsa Indonesia.

“Jadi pancasila yang disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia, itu adalah Pancasila yang sudah final. Pancasila adalah kompromi terbaik dari founding fathers (Soekarno) untuk membawa indonesia kedepan,” tutupnya.

Massa Gamis lantas membubarkan diri seusai beberapa perwakilan dari mereka berhasil menyampaikan aspirasinya ke DPRD Jatim.

Penulis : Andhi Dwi Setiawan

Editor : Yasmin Fitrida

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

12 Aug 2020 22:35 WIB

Satu Tenaga Kesehatan di Banyuwangi Terpapar Covid-19

Jawa Timur

Terdapat tambahan tujuh kasus Covid-19 baru di Banyuwangi.

12 Aug 2020 22:15 WIB

Surabaya Zona Orange, Pemkot Tak Ingin Longgarkan Protokol Covid

Surabaya

Pemkot Surabaya tetap mengimbau masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan.

12 Aug 2020 21:50 WIB

18 Agustus, Jawa Timur Uji Coba Buka Sekolah SMA/SMK

Pendidikan

Zona orange 50 persen, zona kuning 25 persen.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...