Tangani COVID-19, Benarkah Ada Ketidakkompakan Pejabat?
Saya menghadiri rapat pemilihan rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada 15 Mei lalu. Universitas ini dipimpin Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) baru, Pak Jenderal Agum Gumelar, senior saya BIN, beliau masuk lebih dahulu.
Sebelum rapat ditest CORONA. Alhamdulillah hasilnya negatif seperti test pertama di tempat lain sebulan sebelumnya. Setelah peresmian jalan layang tol biasanya 90 menit sampai tujuan. Ketika itu, macet di check point izin keluar Jakarta, sehingga perlu 150 menit.
Pulangnya saya berhenti di rest area, sampai 4 kali berhenti. Melihat situasi, sambil mencari makanan kecil dan minuman untuk berbuka di jalan. Hanya 5 sampai 10 persen yang buka, lainnya tutup.
Saya membayangkan berapa karyawan yang nganggur. Pandemi Covid 19, masalah kesehatan masyarakat dan sekali gus masalah ekonomi yang besar pada skala dunia, bukan hanya Indonesia. Umumnya rakyat patuh ikuti aturan dari pemerntah.
Tidak heran timbul pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah. Sebagian kritikan proporsional, sebagian tendensius, di negara demokrasi itu wajar wajar saja. Keresahan masyarakat makin meluas. Itu pun masih wajar. Kesan saya rakyat memahami apa yang terjadi dan tahu pemerintah telah berusaha keras.
Dari medsos saya perhatikan, netizen mempertanyakan ada kebijakan tertentu yang tidak konsisten dan ada kesan ada ketidakkekompakan pejabat.
Sependek pengetahuan saya, hal-hal tersebut bisa mengakibatkan kesan tidak ada satu komando dan kedua bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.
Contohnya sebagai akibat pembukaan bandara Cengkareng (kini, Bandara Soekarno-Hatta, red) Jakarta, timbul kerumunan massa besar yang bertolak belakang dengan ketentuan, sehingga muncul tagar “INDONESIA TERSERAH”.
Saya selalu berdoa, semoga pemerintah tetap tegar dan tidak kehilangan fokus serta berlapang menerima kritik masyarakat.
Demikianlah.
Dr KH As'ad Said Ali
(Pemerhati masalah sosial, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2010-2015), mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara [BIN] ).