Khawatir Jatah Menteri Kurang, Manuver Jokowi Bikin Keki

Dalam sepekan ini tiga ketua umum partai politik di luar koalisi pendukung Jokowi - Ma'ruf, bertemu Presiden Jokowi

Mereka itu adalah Ketua Umum / Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo
Bambang Yudoyono (SBY).

Ketua Umum merangkap Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pada Senin 14 Oktober 2019 giliran Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu
Presiden Jokowi.

Pertemuan pimpinan partai di luar koalisi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu 20 Oktober 2019, memunculkan berbagai spekulasi di kalangan masyara kat maupun pengamat politik.

Ada yang memaknai pertemuan ini mempunyai nilai positif untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar daripada ego politik kekuasaan.

Ketiga pimpinan parpol pada Pilpres lalu berada di kubu Capres Prabowo - Sandi. Namun, setelah Pilpres selesai dan KPU menetapkan pasanfan Jokowi - Ma'ruf, mereka menunjukkan kenegarawanannya. Tidak sekadar mengakui dan mengucapkan selamat atas kemanangan Jokowi - Ma'ruf, tapi sekaligus menyatakan siap membantu pemerintahan Jokowi.

Peneliti dan pengamat Politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berpandangan pertemuan ketiga pimpinan partai politik dengan presiden Jokowi punya nilai positif, dan bisa menurunkan suhu politik pasca-Pilpres.

Tapi harus diingat ada yang sakit hati dan tidak suka dengan pertemuan itu. Utamanya dari partai koalisi.

"Mereka khawatir jatah kursi menterinya akan berkurang, kalau tiga partai yang tidak ikut berjuang memenangkan Jokowi mendapat jatah menteri secara instan," kata Siti Zuhro, kepada ngopibareng.id, Selasa 15 Oktober 2019.

Pandangan penelili LIPI ini merujuk pada pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, yang menyatakan Presiden Jokowi, soal pembagian jatah menteri.

Presiden sebaiknya memprioritaskan partai koalisi yang telah berjuang dengan sekuat tenaga bercucuran keringat dan air mata untuk memenangkan Jokowi - Ma'ruf.

Meskipun mengangkat menteri itu hak prerogatif presiden, tapi Hasto menilai dalam etika politik tidak elok, kalau partai yang tidak ikut berjuang dapat jatah menteri.

"Ini yang ngomong Sekjen partai pemenang Pemilu, PDI Perjuangan pengusung utama Jokowi, lho," ujar guru besar LIPI tersebut.

Tapi, Suti Zuhro berkeyakinan bahwa, SBY, Prabowo dan Zulkifli Hasan adalah negarawan sejati. Pak SBY pernah menjadi Presiden RI dua preode, Prabowo seorang prajurit Sapta Marga, mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad. Sedang Pak Zul pernah menjadi Ketua MPR, katanya.

"Indonesia itu negara besar, harus diurus bareng-bareng," pesan Siti Zuhro.

Presiden Jokowi dalam keterangan pers, juga menyatakan, pertemuannya dengan SBY, Prabowo dan Zulkifli Hasan sama sekali tidak membahas soal pembagian kursi kabinet.

"Yang kami bicarakan soal pembangunan bangsa dan negara ke depan. Hak dan kewajiban rakyat terpenuhi. Bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Presisiden.

"Intinya Pak SBY, Pak Prabowo dan Pak Zulkifli Hassan, siap membantu pemerintah.

"Itu yang saya harapkan, semua ikut bersama-sama mengelola bangsa dan negara Indonesia," kata Jokowi.