Tak Ada Toleransi Bagi Pemalsu Domisili Calon Siswa SMA di Jateng
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada peserta didik baru yang terbukti memanipulasi data dalam verifikasi PPDB SMA/SMK Negeri. Terutama terkait manipulasi surat keterangan domisili (SKD) atau data lain yang tidak sesuai setelah diklarifikasi.
"Di SMA tadi ada, agak mirip sih, SKD ditemukan ternyata meskipun tidak terlalu banyak. Nanti setelah kita tahu kondisinya seperti apa baru kita putuskan. Tetapi kita tidak akan kasih toleransi (manipulasi data)," kata Ganjar usai meninjau proses verifikasi PPDB di SMAN 1 Semarang, SMKN 4 Semarang, dan SMKN 8 Semarang, Jumat, 3 Juli 2020 sore.
Jumlah temuan yang tidak banyak tersebut, kata Ganjar, merupakan efek dari peringatan yang diberikan pada awal-awal pendaftaran. Setelah ada peringatan keras tersebut sudah banyak yang mencabut berkas yang tidak sesuai.
"Jadi saya terima kasih kepada wali murid dan muridnya sendiri karena mau jujur, tetapi yang tidak (jujur) hari ini ketahuan," jelasnya.
Sementara untuk verifikasi di SMKN, Ganjar mengatakan tidak banyak persoalan yang ada. Tidak ada persoalan SKD karena untuk SMKN memang tidak menerapkan sistem zonasi. Permasalahan verifikasi di SMKN yang ditemukan hanya soal klarifikasi terkait lampiran untuk jalur prestasi dan afirmasi.
"Nah tadi yang prestasi perlu ada klarifikasi beberapa angka rapor, (persoalan) kecil-kecil sih. Terus yang afirmasi ya beberapa surat keterangan ditemukan tetapi tidak terlalu banyak," katanya.
Kunjungan ke tiga sekolah tersebut dilakukan Ganjar untuk memastikan proses verifikasi PPDB berjalan lancar. Sebelumnya Ganjar juga sempat sidak di SMAN 3 Semarang untuk melihat dan memastikan tahapan proses verifikasi lancar. Ia juga berpesan kepada para guru untuk memperhatikan protokol kesehatan bagi anak-anak dan wali murid yang datang langsung untuk verifikasi PPDB.
"Maka kita minta bapak-ibu guru semua bisa mengklarifikasi dengan baik. Kemarin banyak kegamangan, waktunya cukup tidak ya, bisa nggak ya, ruwet nggak ya, dan ternyata gampang, tidak ruwet. Saya tinggal pesan protokol kesehatannya saja karena ini anak-anak dan wali murid datangnya langsung, agar itu diperhatikan," ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Jumeri, menambahkan sampai saat ini belum bisa dipastikan terkait jumlah pelanggaran atau temuan ketidakcocokan data saat verifikasi PPDB. Itu karena proses verifikasi masih berjalan.
"Temuan belum kita rekap, jadi masih jalan. Ternyata teman-teman membagi dalam delapan hari sehingga tidak bisa langsung jadi. Masih sampai besok Selasa. Memang ada SKD ditemukan tidak pas, ada yang sertifikat atau piagam tidak pas. Tapi secara umum sudah bagus karena begitu kita beri peringatan sudah banyak yang nyabut," katanya.
Terkait pemberian sanksi, Jumeri menjelaskan akan diputuskan melalui sidang. Tentunya setelah hasil temuan direkapitulasi.
"Temuan dalam verifikasi akan disidangkan. Untuk keputusan "cut" itu ada keputusan sidang yang kita buat supaya lebih adil, tidak sepihak semua. Sejauh ini belum ada yang disidangkan, nanti di akhir verifikasi," pungkasnya.