Covid-19, RS Lapangan Bisa Perbanyak Pasien Sembuh di Malang

Walikota Malang, Sutiaji, optimis jika Rumah Sakit (RS) lapangan beroperasi, angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Malang akan meningkat. Rencananya, RS Lapangan akan dibangun di Politeknik Kesehatan Malang (Polkesma), di Jalan Ijen.

Sebab, pasien Covid-19 dari klaster keluarga di Kota Malang akan mendapatkan perawatan intensif di RS Lapangan. "Itu kan memang permintaan kami dulu. Ada klaster keluarga banyak dan tingkat sembuhnya kan lambat. Mudah-mudahan nanti tingkat kesembuhannya tinggi," tuturnya pada Senin 21 September 2020.

Nantinya, RS lapangan yang berkapasitas sekitar 200 bed atau tempat tidur tersebut ujar Sutiaji, juga bisa digunakan bagi warga luar Kota Malang."Semuanya, siapa yang bisa (diisolasi), bisa ditaruh," ujarnya.

Namun, terkait proses perizinannya, pembangunan RS Lapangan berada di ranah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) yang nanti akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). "Kami hanya nempati. Itu sebetulnya tinggal menggunakan saja. Seperti safe house saja. Izinnya, provinsi izin kepada kementerian," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kota Malang akan segera memiliki Rumah Sakit (RS) Lapangan yang bertempat di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) di Jalan Ijen. RS Lapangan tersebut berkapasitas sebanyak 200 bed. Namun, untuk pembangunannya sendiri masih menunggu izin dari Kementerian Kesehatan.

Pembangunan RS Lapangan tersebut nantinya akan menjadi tempat isolasi bagi pasien Covid-19 yang menjalani karantina mandiri di rumah.

Sementara, Kota Malang sendiri saat ini sudah memiliki dua tempat isolasi yaitu di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang.

Untuk diketahui, pembangunan RS lapangan dilakukan setelah adanya kebijakan larangan isolasi mandiri untuk mencegah adanya penularan Covid-19 dari klaster keluarga. Klaster keluarga sendiri merupakan salah satu pusat penularan yang menjadi perhatian dari Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo untuk ditangani kepala daerah di Indonesia.