Survei, Masyarakat Berpersepsi Negatif serta Puas pada Pemerintah

Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) mengadakan survei tentang Pendapat Masyarakat Indonesia Terhadap Pemulihan Ekonomi akibat Dampak Covid 19, dan Persepsi Masyarakat terhadap Politik Indonesia. Hasilnya, sebagian besar responden mengaku puas dengan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah, serta berkeinginan mengikuti vaksinasi Covid-19.

Selain itu, masyarakat juga memiliki persepsi negatif pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf akibat korupsi yang dianggap mengalami peningkatan di tahun ini.

Dari siaran pers yang diterima Ngopibareng.id, diketahui survei berlangsung pada 20-27 Desember 2020, dengan melibatkan responden sebanyak 1.225 orang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia.

Survei menggunakan sampel mix-metode tersebut berlangsung melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak, dengan margin of error survei sebesar  kurang lebih 2,8  persen dan pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Hasilnya, sebanyak 76,6 persen merasa  puas dan yakin dengan usaha pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah yang sangat membantu pada ekonomi rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia akibat dampak covid. Sebanyak 18,7 persen menyatakan tidak puas dan 4,7 persen tidak menyatakan apapun.

Selain itum sebanyak 71,8 persen responden merasa puas dengan penanganan dan penanggulangan Covid 19 oleh pemerintah , dan sebanyak 81,7 persen responden menyatakan siap ikut program vaksinisasi Covid 19 .

Sementaram dalam pertanyaan tentang tingkat korupsi di Indonesia, menghasilkan 61,8 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan.

Hal ini menunjukan bahwa persepsi korupsi di masyarakat negatif, baik di masa pandemi , hal ini juga menunjukan bahwa  persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi semakin negatif.

Dari hasil survei 79,8 persen responden  menyatakan bahwa pelaku korupsi lebih dominan dilakukan oleh kader dan politisi parpol yang ada dipemerintahan dan legislative.

Sebanyak 81,9 persen responden memberikan persepsi bahwa korupsi dilakukan oleh kader parpol Dan sebanyak 50,7 persen persepsi masyarakat menilai korupsi oleh kader untuk kepentingan pembiayaan parpol  dan sebanyak 67,7 persen untuk pribadi kader parpol tersebut.

Dari hasil survei sebanyak 87,7 persen responden menyatakan bahwa perilaku korupsi yg dilakukan oleh kader parpol akan menjadi penilaian untuk memilih kader parpol dan parpol pengusung pada saat dilakukan pilkada maupun pemilu.

Ketika 1.225 responden diberikan pertanyaan parpol mana yang akan dipilih jika pemilu digelar hari ini, maka hasil tingkat keterpilihan partai politik mendapati PDI Perjuangan menjadi parpol tertinggi tingkat keterpilihannya sebanyak 17,8 persen, kemudian Golkar sebanyak 15,2 persen, Partai Demokrat 10,8 persen, PKB sebanyak 8,8 persen, Nasdem sebanyak 8,1 persen, PKS sebanyak 6,9 persen,  Gerindra sebanyak 6,6 persen, PSI sebanyak 4,2 persen, PAN sebanyak 3,1 persen, PPP sebanyak 2,9 persen, Hanura sebanyak 1,6 persen,  dan partai lainnya di bawah 0,5 persen.

Kasus OTT KPK terhadap dua kader parpol ditingkatan menteri di kabinet Jokowi- Maruf Amin memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat pilihan masyarakat terhadap PDI Perjuangan dan Gerindra. Serta persepsi masyarakat juga negatif terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf yang sangat korup.

Sementara Golkar, Partai Demokrat ,PKB, Nasdem, PKS dan PSI menjadi tempat pelarian pilihan masyarakat yang sebelumnya memilih PDI Perjuangan dan Gerindra jika pemilu digelar hari ini.