Survei Amerika Sebut Prabowo Menang Pilpres 2019

Precision Publik Policy Polling (PPPP) Amerika merilis hasil survei terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada 17 April 2019 mendatang.

Director of Operations of PPPP, Jokovic Martinez melalui siaran persnya menyebut, capres 02 Prabowo Subianto unggul 55 persen dibanding capres 01 Jokowi yang memperoleh angka 39 persen. "Elektabilitas Jokowi-Maruf terpaut 16% dari penantangnya, Prabowo-Sandi," jelas Jokovic.

Salah satu indikator survei PPPP ialah menanyakan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah capres petahana.

"Dari 3.032 responden, sebanyak 58 persen menyatakan bahwa Indonesia sedang dikelola oleh pemerintahan Jokowi memburuk. Indonesia dianggap dalam ancaman utang yang makin meningkat, naik 69 persen menjadi Rp4.416 triliun pada 2014-2018," beber Jokovic.

Dalam pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat menginginkan presiden baru? Jokovic menyebut, ada sebanyak 54 persen responden menginginkan presiden baru. Sedangkan yang masih menginginkan Jokowi kembali jadi Presiden hanya 37 % dan 9 % responden tidak memeberikan jawaban.

"54 persen responden menganggap Jokowi tidak menjalankan pemerintahan dengan benar, yang menghasilkan clean government dan banyak temuan bocornya uang negara yang digunakan untuk proyek proyek infrastruktur," tandasnya.

Survei PPPP Amerika ini melakukan wawancara yang kemudian dipilih secara acak melalui telepon menggunakan profesional staf peneliti survei terlatih (agen langsung) dari pusat panggilan telepon PPPP di Jakarta.

Proses jajak pendapat dimonitor secara ketat untuk memastikan sampel representatif dari pemilih terdaftar di pemilih KPU tercapai berdasarkan partai, geografi, jenis kelamin, usia dan demografi lainnya.

Adapun Margin kesalahan untuk ukuran sampel sebanyak 3.032 adalah +/- 1,78% pada tingkat kepercayaan 95%.

Profil PPPP

Precision Public Policy Polling memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dalam menciptakan dan menumbuhkan bisnis serta minat aktif dalam politik dan kebijakan publik di Asia.

Pada tahun 2013, PPPP menyadari kampanye dan organisasi advokasi sering mengalokasikan sejumlah besar dana untuk penelitian survei. Harga penelitian survei pun dinilai membuat organisasi yang lebih kecil tidak menikmati manfaat mengukur opini publik.

Menanggapi ketidakefisienan dalam survei kebijakan publik, Polling Kebijakan Publik Presisi dibentuk untuk mengukur dan melacak opini publik dengan cara yang terjangkau. (yas)