Ilustrasi. Pegawai Negeri Sipil diangkat atau terpilih menjadi kepala desa tetap mendapat hak sebagai PNS. (Foto: Ant)
Ilustrasi. Pegawai Negeri Sipil diangkat atau terpilih menjadi kepala desa tetap mendapat hak sebagai PNS. (Foto: Ant)

Surat Edaran BKN, PNS Jadi Kades Tetap Dapat Gaji PNS

Ngopibareng.id Pemerintahan 09 December 2019 11:12 WIB

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan surat edaran Nomor 4/SE/XI/2019 tentang pegawai negeri sipil yang menjadi kepala desa atau perangkat desa.

Surat yang ditandatangani Kepala BKN, Bima Haria Wibisana ini diterbitkan untuk menyikapi beberapa pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa atau perangkat desa.

"Maksud dan tujuan ditetapkan surat edaran ini yaitu menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi kepala desa atau perangkat Desa," demikian bunyi SE dikutip dari laman setkab.go.id, Senin, 9 Desember 2019.

SE ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang diubah terakhir dengan PP No. 15 Tahun 2019, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam SE ini Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan, apabila terdapat PNS yang dipilih/diangkat menjadi kepala Desa atau perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa/perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, yaitu: a) gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan kecuali tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b) cuti; c) kenaikan gaji berkala.

Untuk dapat memenuhi salah satu syarat pemberian kenaikan gaji berkala, penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi kepala Desa atau perangkat Desa diberikan oleh pejabat pengawas seksi pemerintahan pada kecamatan, demikian bunyi SE ini.

Tembusan Surat Edaran itu disampaikan kepada: 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. 

Penulis : Witanto

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

28 Nov 2020 11:45 WIB

KAI Kampanyekan Keselamatan di Jalur Perlintasan Sebidang

Jawa Timur

Sosialisasi ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan.

28 Nov 2020 10:56 WIB

Korupsi Eks Menteri KKP, Keluarga Prabowo Bantah Ekspor Benur

Nasional

Hashim Djojohadikusumo mengakui budidaya lobster, bukan ekspor benur.

28 Nov 2020 10:38 WIB

36 Hotel dan Gedung di Jakarta Izin Gelar Resepsi Nikah

Rek, Ojok Angel Tuturane

Protokol kesehatan 3M tetap dijaga dengan ketat.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...