Surat Amien Rais: PAN Akan Terhina Jika Dukung Jokowi

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyampaikan surat yang berisikan sikap politiknya kepada para kader partai tersebut, salah satunya menegaskan posisi PAN sebagai partai oposisi karena dianggap lebih bermartabat.

"Sikap oposisi lebih bermartabat, terhormat, dan sesuai aspirasi mayoritas anggota dan para pemilih PAN," kata senior instruktur PAN Icu Zukafril saat membacakan surat dari Amien yang dibacakan dalam acara FGD "Oposisi Tugas Suci Amanat Rakyat" di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 2 Agustus 2019.

Amien berpandangan kalau PAN mendukung tanpa syarat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, maka masyarakat luas akan sangat sinis melihat sikap partainya.

Kalau itu terjadi menurut Amien, PAN akan ditinggalkan pemilihnya dan jangan berharap bisa lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.

"Kalau PAN mendukung tanpa syarat pemerintahan Jokowi, masyarakat luas sangat sinis dan jangan harap PAN bisa lolos ambang batas pileg yang akan datang," kata Amien.

Amien juga menegaskan bahwa PAN akan hina di hadapan Tuhan Yang Maha Esa apabila menggadaikan aqidah dan politik untuk kepentingan sesaat.

Menurut dia, masa depan PAN sungguh tragis dan tidak ada lagi jalan kembali kalau sampai menggadaikan politik partai.

"Hidup cuma sekali, hidup bagaikan sandiwara singkat, cuma puluhan tahun saja. Mari kita ambil peran dan posisi yang diridhoi-Nya, jangan sebaliknya," ujarnya.

Surat tersebut dibacakan Icu sebelum FDG dimulai yang menghadirkan beberapa pembicara seperti Rocky Gerung, Ubaidillah Badrun dan Chusnul Mariyah.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan partainya akan mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan tanpa syarat apapun. Menurut dia, dukungan ini untuk mempercepat kemajuan bangsa selama lima tahun ke depan.

"Kami dukung Pak Jokowi-Ma'ruf, kami doakan sukses memimpin, Indonesia lebih baik sesuai cita-cita kita semua," kata Zulkifli di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

Dalam kesempatan ini, Zul tak ingin menanggapi usulan Amien Rais tentang bagi-bagi kekuasaan 55-45. Menurut Zulkifli, pemberian kesempatan kepada Jokowi tanpa syarat adalah sebuah kewajaran.

"Ngak pakai syarat-syarat. Yang berdaulat itu rakyat, rakyat yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih, elected. Yang berdaulat sekarang, Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," kata Ketua MPR ini.

Dengan kewenangan yang dimiliki, maka Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa nama pembantunya yang akan duduk di kursi menteri.