Sudah Saatnya Dewan Kesenian Surabaya Ganti Pengurus
Pengurus Dewan Kesenian Surabaya sudah waktunya diganti, dengan SDM baru yang lebih segar. Dalam lima tahun kepengurusan, DKS (Dewan Kesenian Surabaya) nyaris tidak menyelenggarakan kegiatan.
Ada beberapa alasan, pertama sebagaimana dikatakan Ketua DKS masa bakti 2014-2019 Chrisman Hadi, DKS tidak mendapatkan dana dari Pemkot. Menurutnya, sebenarnya ada juga anggaran dari Pemkot Surabaya untuk DKS sebesar Rp 90 juta/tahun. Namun dalam lima tahun ini DKS tak pernah mengambil dana itu.
"Rp 90 juta itu diberikan per triwulan sekali, jadi besarnya kurang lebih Rp 22,5 juta. Sudah hampir lima tahun ini tidak pernah saya ambil sebagai bentuk protes kepada Risma dan Pemkot," ujarnya.
Alasan kedua, personil utama DKS yaitu Chrisman Hadi dan Sekretaris DKS Luhur Kayungga sudah masuk ke jajaran pengurus Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT). Chrisman menjadi Sekretaris Jenderal, dan Luhur menjadi salah satu presidium diantara 7 presidium DKJT.
“Biarlah mas Chrisman dan mas Luhur konsentrasi di DKJT, sedangkan DKS serahkan kepada tenaga-tenaga yang lebih segar dan bisa bekerja untuk pengembangan seni di Surabaya,” kata seniman Surabaya, Muit Arsa.
Pelukis Surabaya lainnya, Joko Pramono atau Jopram juga sependapat dengan Muit Arsa. “Saya sepakat bila kepengurusan DKS segera di ganti, dan dibentuk struktur kepengurusan baru. Supaya ada gerak an yang lebih fresh. Kalau yang menjadi masalah DKS selama ini adalah soal dana, harusnya ada negosiasi DKS dengan Pemkot. Bukan malah membiarkan sebagai bentuk protes. Karena hal itu tidak membuat Bu Risma berubah sikap,” kata Jopram.
Menurut Muit Arsa, selama lima tahun ini memang tidak ada kegiatan seni yang diselenggarakan DKS. “Kalaupun ada pameran-pameran lukisan di Galeri DKS, itu adalah inisiatif para pelukis sendiri yang menggunakan Galeri DKS dengan cara menyewa. Gak gratis lho pameran di Galeri DKS itu,” kata Muit Arsa, pelukis yang bersama teman-temannya aktif menggelar pameran hingga ke luar kota, tanpa keterlibatan DKS.
Jadi dari fakta tidak adanya kegiatan DKS selama lima tahun ini, maka DKS perlu melakukan penyegaran. “Beri kesempatan kepada teman-teman yang lain, segera adakan muswarah seniman atau konvensi seniman namanya, untuk membentuk kepengurusan yang baru,” kata Muit Arsa.
Sementara itu, Chrisman Hadi sendiri kepada Ngopibareng mengatakan, problem mendasar DKS saya pikir adalah tidak adanya political will dari Pemkot Surabaya. “Bandingkan dengan anggaran DKJ atau Dewan Kesenian Kesenian Jakarta, yang Rp 17 miliar per tahun. Harusnya DKS minimal separuhnya,” kata Chrisman.
Untuk bisa mengelola anggaran yang signifikan itu, para pengurus DKS juga harus sudah signifikan dan kompeten pula secara ekonomi pribadi, untuk meminimalisir kecurangan pengelolaan anggaran,” kata Chrisman Hadi, Ketua DKS sekaligus kini juga Sekjen DKJT. (nis)