Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wapres Dinilai Berlebihan

Pasukan pengamanan presiden (Paspampres) mensterilkan gedung Nusantara DPR/MPR menjelang pelantikan presiden dan wapres terpilih. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke dalam gedung tempat Jokowi-Ma'ruf akan dilantik hari ini Minggu 20 Oktober 2019. Sidang Umum MPR RI untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden preode 2019-2024 akan dimulai sekitar pukul 15.30 WIB nanti.

Proses sterilisasi gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dilakukan mulai pukul 18.30 WIB kemarin. Wartawan yang akan melihat dekorasi di ruang rapat paripurna I tidak diperkenankan masuk.

Sejumlah petugas memakai pakaian putih yang bertuliskan Paspampres, serta beberapa Pamdal DPR tampak berjaga di depan gedung Nusantara dan di dalam lobi. Beberapa orang yang bukan panitia dekorasi tidak diperkenankan masuk.

"Yang tidak berkepentingan jangan masuk ya, ini sudah disteril," kata salah seorang anggota Paspampres yang berjaga di gedung Nusantara.

Diperketatnya pengamanan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini sesuai dengan perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Sebelumnya Panglima menjelaskan, bahwa pasukan yang ditugaskan dalam rangka mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI sebanyak 30 ribu personel.

“Pasukan yang terlibat pengamanan khusus ini sudah di-insert ke wilayah-wilayah sesuai tanggung jawabnya. Ring 1, meliputi Gedung Nusantara MPR- DPR dilaksanakan dan di bawah tanggung jawab Paspampres, ring 2 meliputi kawasan gedung MPR-DPR di bawah tanggung jawab TNI dan ring 3 di luar gedung dibawah tanggung jawab gabungan antara TNI, Polri dan unsur lainnya,” jelasnya.

Terkait pengamanan obyek vital, Panglima TNI mengatakan, bahwa obyek yang akan diamankan di antaranya Presiden, Wakil Presiden dan keluarganya, tamu-tamu undangan baik luar negeri seperti Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan utusan khusus, mulai dari saat kedatangan, di perjalanan sampai dengan tempat hotel maupun wisma, hingga sampai ke gedung DPR/MPR.

Melihat ketatnya sistem pengamanan dan banyaknya personel yang dilibatkan, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menganggap pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu 20 Oktober ini berlebihan. Berbeda ketika pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 silam.

"Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian sendiri kan bilang keamanan menjelang pelantikan presiden kondusif. Lalu apa yang ditakuti," tanya Usman Hamid.