Naga-naganya, PNS Pemkot Tidak Dapat THR?
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan hingga kini dirinya masih berbicara dengan ahli soal pembiayaan Tunjangan Hari Raya bagi PNS dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembayaran THR dengan APBD untuk PNS di lingkungan pemerintah daerah ini, sebenarnya sesuai arahan Menteri Dalam Negeri. Namun Risma malah masih maju mundur melaksanakan arahan tersebut.
Risma kemarin sebenarnya menyatakan jika dirinya akan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya untuk membahas masalah ini. Namun niatannya itu, untuk sementara ia urungkan. Risma lebih memilih akan membahas dengan staf ahli dulu, sebelum maju ke DPRD.
Dia beralasan, lagi dibahas di internal Pemerintah Kota Surabaya dulu. Karena begitu maju ke DPRD, dianggap jika Pemkor Surabaya berarti sudah sepakat. “Ini lagi kita bahas dengan tenaga ahli, apakah itu bisa jadi pijakan," kata Risma, ditemui usai meninjau Jalan Kenari, Surabaya, Rabu, 6 Juni 2018.
Risma menilai, keputusan menteri itu adalah hal yang tiba-tiba. Bahkan, di depan awak media, ia sempat bertanya balik, "Ya gimana, aku dapat uang dari mana?" kata dia.
Menurutnya, APBD yang ada sekarang sudah terencana dan terploting jauh sebelum aturan itu dibuat, maka tak bisa bila digunakan secara tiba-tiba, apalagi untuk keperluan THR.
Perencanaan itu, kata Risma telah sesuai dengan kebutuhan Kota Surabaya, dan menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Kebutuhan itu diantaranya adalah, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarkat.
"Percanaan anggaran itu kan harus persetujuan DPRD, kan saat kita masukkan ke DPRD itu ada itung-itungannya, jadi misal untuk gaji sekian, untuk tunjungan sekian, ada rinciannya, kalau tiba-tiba kemudian ada sesuatu yang baru, saya nggak berani," ujarnya.
Semua anggaran itu, sudah sesuai perencanaa dan lokasinya masing-masing, tak ada yang lebih, ataupun yang kurang. Kalaupun nanti ada dan tak terpakai, dana itu menurutnya akan lebih baik jika digunakan untuk perbaikan proyek infrastruktur.
"Kita alokasikan anggaran lebih, ya nggak bener itu manajemennya keuangannya. Kalau di situ anggaran nggak kepakek ya, yang rugi Kota Surabaya. Karena itu mestinya bisa jadi pemecahan masalah. Bisa digunakan misalnya untuk saluran pencegahan banjir, dan penyediaan lapangan kerja," ujar Risma. (frd)