Kedua calon presiden berada di panggung debat capres ke-4 Tahun 2019, Sabtu, 30 Maret 2019. (Foto: Antara)

Soal Pertahanan dan Keamanan, Ini Pandangan Masing-masing Capres

Politik 30 March 2019 22:45 WIB

Masing-masing calon presiden memiliki pandangan berbeda terkait pertahanan dan keamanan serta alat utama sistem pertahanan Indonesia (alutsista) dalam debat capres ke-4 segmen sistem pertahanan dan keamanan yang menjadi topik debat, Sabtu, 30 Maret 2019 di Hotel Shangri-La.

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, berpandangan bahwa di bidang pertahanan dan keamanan saat ini lemah dikarenakan anggaran kecil. "Di bidang pertahanan keamanan kita terlalu lemah, anggaran kita terlalu kecil, ini akan kita perbaiki," kata Prabowo.

Oleh sebab itu, menurut Prabowo, untuk memodernisasi alutsista, maka pemerintah harus membenahi lebih dulu soal ketersediaan anggaran. Caranya yaitu dengan mengubah sistem untuk mencegah kebocoran anggaran, mengurangi praktik korupsi dan mencegah mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri.

"Jadi, bagi saya kita harus tingkatkan pertama adalah anggaran. Tapi untuk itu kita harus membuat sistem, hentikan kebocoran, kurangi korupsi sehingga kekayaam indonesia tidak mengalir ke luar negeri," kata Prabowo.

Sementara itu, capres nomor urut 1 Joko Widodo berpandangan ke depan akan lebih menekankan pentingnya penguasaan teknologi persenjataan dan siber.

"Penguasaan teknologi persenjataan dan siber ini sangat diperlukan dalam pertahanan kita ke depan," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pemasangan radar udara Indonesia di 19 titik di wilayah terluar Indonesia sudah dilakukan. Begitu pula dengan pemasangan radar maritim di 11 titik, yang seluruhnya dikatakan Jokowi, bertujuan menjaga kedaulatan Indonesia.

Mengenai strategi pertahanan Indonesia yang dipertanyakan Prabowo, Jokowi menilai strategi memang diperlukan namun tidak boleh sampai keliru dalam memperkirakan.

"Saya setuju dengan Pak Prabowo bahwa anggaran pertahanan kita memang perlu ditingkatkan kembali, namun tetap harus ada skala prioritas," jelas Jokowi.

Jokowi mengatakan dalam 5 tahun pemerintahannya, dia membuat skala prioritas pada pembangunan infrastruktur. Selanjutnya dia akan membuat skala prioritas pada sumber daya manusia.

"Selanjutnya ketiga mungkin baru bisa diprioritaskan pada pertahanan, karena semua memang penting tapi harus ada skala prioritas," kata Jokowi. (wit)

Penulis : Witanto

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

28 Oct 2019 18:56 WIB

Komnas HAM Ungkap Penembakan Kerusuhan 22 Mei Bukan Polisi

Nasional

Penembakan massa aksi di depan kantor Bawaslu RI dilakukan terorgonisir.

26 Jul 2019 20:00 WIB

TKN Bubar, Jokowi Belum Bicara Soal Kabinet

Nasional

Tim Kampanye Nasional (TKN) resmi dibubarkan oleh Joko Widodo.

19 Jul 2019 21:30 WIB

Polisi Tetapkan 9 Tersangka Baru Kerusuhan 21-22 Mei

Politik

Total tersangka bertambah dari 447 orang menjadi 456 orang.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.