SMRC Rilis Survei Demokrasi, Era Rezim Soeharto Dinilai Diktator

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei opini publik terhadap tren demokrasi di Indoesia, Minggu, 16 Juni 2019.

Survei yang mengambil sampel 1.078 responden ini membandingkan kepemimpinan tiga kepemimpinan Presiden Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo.

Dalam survei ini SMRC menanyakan responden tentang penilaian demokrasi dalam pemerintahan masing-masing presiden. Responden diminta memberikan skor 1-10. Menurut Abbas, skor 1 berarti sangat diktator, sementara, skor 10 berarti sangat demokratis

Hasilnya, mayoritas publik menilai bahwa pemerintahan Soeharto bersifat diktator. Sementara, pemerintahan SBY dan Jokowi dinilai pemerintahan yang demokratis.

"Dari tiga rezim, mayoritas publik menilai rezim SBY dan Jokowi adalah rezim demokratis dengan skor 7,15 dan 7,37. Sementara rezim Soeharto adalah rezim diktator dengan skor 4,79," ujar peneliti SMRC Sirajuddin Abbas dalam pemaparan survei di Kantor SMRC, Jakarta, seperti dikutip Antara.

Kemudian, SMRC juga meneliti tren demokrasi masing-masing tokoh pada Mei-Juni 2019. Hasilnya, sebanyak 56 persen responden menilai Soeharto diktator, 11 persen responden menyatakan tidak tahu.

Sementara, 77 persen responden menilai SBY demokratis. Hanya 17 persen yang menilai SBY diktator. Kemudian, 6 persen menyatakan tidak tahu. Jokowi, sebanyak 77 persen responden menilai demokratis dan 18 persen yang menilai diktator, ada 5 persen yang nenyatakan tidak tahu.

Dari penilaian rezim Soeharto, opini responden pasca kerusuhan yang terjadi pada 21 dan 22 Mei 2019, muncul peningkatan penilaian bahwa Presiden Soeharto adalah kepala negara yang menjalankan pemerintahan secara demokratis. Peningkatan penilaian ini muncul terkait pemilihan umum (Pemilu) 2019.

"Pasca 21-22 Mei, ada yang mengatakan Soeharto itu demokratis. Angkanya naik dari 22 persen jadi 33 persen. Kami tidak tahu itu atas kampanye siapa," ujar 

SMRC melakukan survei mengenai tren demokrasi di masa pemerintahan Soeharto. Tren yang diteliti mulai dari April 2013 hingga Mei dan Juni 2019. Hasilnya, pada April 2013, hanya 28 persen responden yang menilai Soeharto demokratis. Kemudian, pada Desember 2013, angkanya stabil sebesar 28 persen.

Selanjutnya, pada Juli 2014, angka yang menyatakan Soeharto demokratis, semakin turun menjadi 22 persen. Namun, angka yang menilai Soeharto demokratis tiba-tiba meningkat pada Mei-Juni 2019, menjadi 33 persen. Terdapat kenaikan 11 persen yang menilai Soeharto demokratis. (wit/ant)