Ilustrasi pemilu. (Ngobar)

Sistem Pemilu Serentak di Indonesia Tidak Konsisten

Nasional 18 October 2019 06:37 WIB

Terdapat sejumlah inkonsistensi dalam sistem pemilu serentak yang dipraktikkan di Indonesia saat ini.

Dalam sidang uji materi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, Akademisi Universitas Paramadina Djayadi Hanan mengatakan, inkonsistensi atau tidak konsistennya sistem itu nampak dalam berlakunya ambang batas presiden yang menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat untuk pemilu eksekutif.

"Ini ada percampuran dengan logika sistem parlementer," ujar Djayadi Hanan yang ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebagai ahli dalam sidang uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 itu.

Dalam logika sistem presidensial, tutur dia, mandat rakyat diberikan secara terpisah langsung kepada legislatif dan kepada eksekutif karena masing-masing independen.

Sistem presidensial dikatakannya tidak menghubungkan hasil pemilu legislatif dengan proses dan hasil pemilu presiden.

Hal itu berbeda dengan sistem parlementer, yakni pemberian mandat dari rakyat berlangsung satu arah, dari rakyat ke parlemen, kemudian dari parlemen kepada eksekutif.

Sebaliknya, ia mengatakan logika parlementer juga nampak dalam pemilu presiden, yakni partai atau gabungan partai dengan hasil tertentu dalam pemilu legislatif mencalonkan eksekutif.

Inkonsistensi selanjutnya adalah terdapat pencampuran variabel sistem pemerintahan dan bentuk negara dengan asumsi penyertaaan pemilu legislatif daerah dianggap sebagai bagian dari pemilu serentak.

Pemilu eksekutif dan legislatif tingkat nasional disebutnya konsekuensi sistem pemerintahan, sedangkan pemilu tingkat lokal merupakan konsekuensi pilihan atas pengelolaan pemerintahan yang dipilih.

"Dengan kata lain, memasukkan pemilu lokal sebagai bagian dari konsistensi pelaksanaan sistem presidensial tidaklah relevan," ucap Djayadi Hanan.

Ia menegaskan pemilu serentak dalam konteks sistem presidensial hanya mencakup pemilu legislatif dan eksekutif tingkat nasional, sedangkan menyertakan atau tidak pemilu lokal sebagai bagian dari keserentakan hanyalah pilihan. (an/ar)

Penulis : M. Anis

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

28 Mar 2020 06:00 WIB

Tahapan Pilkada Ditunda, Siapa Diuntungkan?

Pilkada

Siapa yang beruntung dengan adanya penundaan tahapan Pilkada di Surabaya?

19 Mar 2020 09:20 WIB

Belum Ada Opsi Lain, Pilkada 2020 Akan Digelar Sesuai Jadwal

Nasional

Ketua KPU RI mengatakan pelaksanaan Pilkada seretak tidak berubah

18 Mar 2020 07:48 WIB

Pilkada Serentak Diundur?

Pilkada

KPU harus memundurkan jadwal Pemilihan Kepala Daerah September 2020.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.