Sidang MK, Polisi di Jatim Tak Dibekali Peluru Tajam

Dimulainya rangkaian sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat pagi, 14 Juni 2019. Polda Jatim melakukan penebalan pengamanan di beberapa titik. Namun, sejumlah personel yang diturunkan dipastikan hanya dibekali dengan senjata tak berpeluru tajam.

Hal itu merupakan arahan langsung Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, saat menggelar apel kesiapan 2.720 personel pengamanan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, menyusul kabar akan adanya aksi massa.

“Kepada personel yang membawa senpi agar menggunakan peluru hampa dan peluru karet, tidak ada yang mengunakan leluru tajam baik TNI maupun polti. Untuk Polri yang tidak bersenpi agar membawa tongkat," kata Luki, saat memberikan arahan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera menambahkan, di Gedung Negara Grahadi Surabaya sendiri, tersiar kabar bakal jadi salah satu titik aksi unjuk rasa tak berizin, yang mengiringi sidang sengketa di MK.

Namun hingga sore hari, Barung mengatakan rencana aksi tersebut tersebut diprediksi urung dilakukan, lantaran berdasarkan pantauan kepolisian belum ada tanda-tanda pergerakan massa.

Ia menambahkan, pihak kepolisian akan tetap melakukan berbagai antisipasi, yakni dengan menyiagakan aparat gabungan TNI-Polri di sejumlah titik vital.

"Langkahnya ya sudah kita lakukan penyiapan pasukan Polri dan TNI sekarang sudah stand by di Grahadi, di Polrestabes dan Polda. Kalau ada apa-apa di Jatim kita akan bergerak," ujarnya.

Sementara itu, kesiapan personel juga dilakukan Polrestabes Surabaya untuk menjaga kondusifitas di obyek Vital terkait persidangan PHPU yang berlangsung di MK hari ini.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Sandi Nugroho pun melakhkan penyisiran obyek vital mulai dari Gedung Negara Grahadi, RRI, hingga jalur Surabaya-Sidoarjo, Bundaran Waru.

“Personel pengamanan tidak ada yang membawa senpi, dan hanya mengunakan peluru hampa dan peluru karet,” kata Sandi, di sela penyisiran. (frd)