Sidang MK di Jakarta, Polda Jatim Siagakan 6.331 Personel

Jelang pelaksanaan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) menyiagakan ribuan personel gabungan untuk melakukan pengamanan sejumlah titik di Jatim.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan, mengatakan pengamanan di Jatim itu dianggap penting dilakukan, lantaran tensi di Jatim yang masih tinggi, pasca pengumuman hasil pemilu dan pilpres 2019, beberapa waktu lalu.

"Pasca pelaksanaan pengumuman hasil Pemilu 2019, cukup tinggi, bukan hanya di Jakarta saja, namun, berimbas pada provinsi-provinsi lainnya termasuk di Jawa Timur, sebagaimana terdapat kasus yang jadi atensi di Jawa Timur, seperti pembakaran Mapolsek Tambelangan, Sampang," kata Luki, di Mapolda Jatim, Kamis, 13 Juni 2019.

Peristiwa itu, kata Luki, menjadi bukti bahwa Jatim menjadi salah satu target bagi oknum dan pihak yang tak bertanggungjawab serta menginginkan adanya ke tidak stabilan kamtibmas pascapemilu.

Luki merinci, selama pelaksanaan sidang PHPU di MK yang tahapannya dimulai sejak 14 hingga 28 Juni 2019, Polda Jatim pun menerjunkan 6.331 personel kepolisian, lalu ditambah pula dengan 2.980 personel TNI.

Ribuan personel tersebut bakal disiagakan untuk menjaga sejumlah lokasi yang dianggap vital di Jatim, seperti kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), kantor Badan Pengawas Pemilu, serta gudang logistik.

"Dalam rangka pengamanan sidang PHPU, Polda Jatim telah menyiapakan personel sebanyak 6.331 personel dan dibantu TNI sebanyak 2.980 personel. Sasaran giat pengamanan tersebut adalah kantor KPU, Bawaslu, gudang logistik, dan objek vital, yang berada di Jawa Timur," kata dia.

Luki berharap seluruh personel yang terlibat, selalu waspada terhadap upaya pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu pelaksanaan sidang PHPU di wilayah Jatim, dengan penuh sikap kesiap siagaan.

"Laksanakan deteksi dini terhadap seluruh potensi gangguan kamtibmas yang dapat menimbulkan ancaman selama proses sidang PHPU berlangsung di Jawa Timur, khususnya di wilayah Jatim," katanya.

Tak hanya itu, Luki juga meminta para personel yang bertugas untuk melakukan pencegahan deteksi dini melalui cara menjalin sinergitas dengan sejumlah tokoh agama dan masyarakat di daerah setempat.

"Laksanakan mapping dan monitoring terhadap kelompok yang diindikasi akan menggangu proses jalannya sidang PHPU dan lakukan pencegahan sedini mungkin agar tidak menimbulkan gangguan kamtibmas. Jalin sinergitas dengan TNI, tokoh politik, tokoh agama, tokoh pemuda, dan komponen masyarakat lainnya," kata dia.

Sementara itu, untuk melakukan pengamanan sidang di MK, Jakarta, Luki menyebut pihaknya juga telah mengirimkan sejumlah 1.200 Personel. Personel tersebut, terdiri dari Satuan Brimob dan Sabhara. (frd)