Sejumlah anggota FKB DPRD Provinsi Jawa Timur di PWNU Jatim. (Foto: dok/ngopibareng.id)

Siapkan Draf Raperda Pesantren, Fraksi PKB Sowan PWNU Jatim

Reportase 12 November 2019 19:12 WIB

Fraksi PKB DPRD Jawa Timur melakukan membahasan masalah dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, terkait usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren sebagai turunan dari Undang-undang Pesantren.

Diterima Rais Syuriah PWNU Jatim KH Anwar Manshur dan Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar, serta jajarannya, Selasa 12 November 2019.

Dalam keterangan kepada pers, anggota Fraksi PKB Anik Maslachah mengungkapkan, peraturan daerah ini penting mengingat ada enam ribu pondok pesantren di Jawa Timur.

Pihaknya segera mengantarkan naskah akademik ke eksekutif (Pemprov Jatim) sebagai awal landasan yuridis undang-undang. Yakni, draf Raperda Pesantren.

Fraksi PKB menilai, perlu ada perlindungan secara khusus untuk melindungi tradisi kekhasan pesantren. Budaya di pesantren perlu mendapat perhatian, seperti arkanul ma'had atau ketersedian asrama, santri, dan kiai.

Selain itu juga perlu ada kajian kitab kuning. "Sanad (persambungan, red) keilmuan yang jelas, santrinya, ada asramanya, ada kajian kitab kuning. Ini penting," tutur Anik.

Lebih jauh Anik Maslachah menjelaskan, dalam Raperda juga fokus pada peningkatan lulusan pesantren. Selama ini banyak alumni yang sulit mendapat pekerjaan, sehingga perlu penyetaraan sesuai kompentensi, tidak ada diskriminasi terhadap alumni pesantren.

"Terakhir politik anggarannya. Bagaimana pemerintah daerah lebih care terhadap keberadaan pesantren. Tentu tentang memudahkan lembaga itu berdiri tanpa ada diskriminasi," tuturnya.

Menurut Anik Maslachah, seharusnya ada turunan dari 20 persen anggaran pendidikan yang khusus ke pesantren. Semacam dana abadi pesantren yang bisa dimanfaatkan bagi para santri untuk melanjutkan pendidikannya.

Meskipun Undang-undang Pesantren telah lahir, namun ada kearifan lokal yang belum terakomodir.

"Ini yang akan diperjuangkan PKB dalam Perda yang diusulkan," kata anggota Fraksi PKB lainnya Ahmad Tamim menambahkan.

Untuk itu perlu perlu ada penanganan khusus terkait dunia pendidikan pesantren. Targetnya lulusan pesantren bisa bersaing dengan lembaga pendidikan umum.

Penulis : Riadi

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

12 Jul 2020 11:46 WIB

Empat Instruksi PWNU Jatim Agar Pandemi Covid-19 Cepat Berakhir

Khazanah

KH Marzuki Mustamar: Tetap taat protokol kesehatan

09 Jul 2020 14:25 WIB

Penerapan Jam Malam, DPRD Surabaya: Itu Langkah Frustasi

Surabaya

Mahfudz menilai kebijakan jam malam Pemkot Surabaya tidak efektif.

01 Jul 2020 19:36 WIB

Gus Zaki Hadzik, Pengasuh Pesantren Mashruriyah Tebuireng Wafat

Khazanah

Duka bagi keluarga besar Pesantren Tebuireng Jombang

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...