Presiden Joko Widodo. (Foto:Antara)

Siapa Saja Anggota Dewan Pengawas KPK, Tunggu Diumumkan Jokowi

Nasional 10 December 2019 14:47 WIB

Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama-nama anggota Dewan Pengawas KPK namun belum mengumumkannya.

"Sudah final, tapi belum diumumkan," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa saat menjawab pertanyaan wartawan yang bertanya soal nama Dewan Pengawas dan waktu pengumumannya.

Dewan Pengawas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Dewan Pengawas antara lain bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai dan lainnya.

Pasal 69A ayat (l) UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK menyatakan "Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden
Republik Indonesia".

Dewan Pengawas rencananya akan dilantik bersama dengan pimpinan KPK periode 2019-2023 pada 21 Desember 2019.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan mantan pimpinan KPK juga masuk dalam daftar calon Dewan Pengawas KPK.

"Ya mantan pimpinan masuk dalam 'list' nama-nama," kata Pratikno pada 2 Desember 2019.

Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden memang diatur sebagaimana dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G serta Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D.

Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 orang Dewan Pengawas dengan tugas antara lain mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud paling lama 1 x 24 jam sejak permintaan izin diajukan.

Berdasarkan pasal 69 D UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK, disebutkan "Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah".

Dewan Pengawas juga menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan. (an/ar)

Penulis : M. Anis

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

07 Aug 2020 11:32 WIB

Jokowi Cabut Keppres Pemberhentian Anggota KPU Evi Novida

Hukum

Evi Novida telah menenangkan gugatan di PTUN.

05 Aug 2020 22:16 WIB

Karyawan Gaji di Bawah Rp5 Juta dapat Bantuan Pemerintah

Nasional

Alokasi bantuan selama 6 bulan.

05 Aug 2020 20:56 WIB

Presiden Terbitkan Inpres Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional

Dalamnya terdapat aturan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Terbaru

Lihat semua
08 Aug 2020 00:43 WIB

Instagram Reels ala TikTok

Teknologi dan Inovasi
08 Aug 2020 00:23 WIB

Hoak Video Ledakan Rudal di Beirut

Internasional
Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...