Siapa Panglima Tertinggi Ekonomi? RS Bukan SMI!

Ada pertanyaan, apakah Presiden selain Panglima Tertinggi yang membawahi TNI, Darat, Laut, dan Udara; apakah juga berperan dan bertindak sebagai Panglima Tertinggi dalam dunia perekonomian di negeri ini? Menurut logika seharusnya begitu. Karena menurut arahan UUD 1945, seorang presiden selain kepala negara juga kapala pemerintahan. Di jajaran lembaga eksekutif, presiden menduduki kursi paling puncak sebagai panglima. Para menteri pun hanya bergelar sebagai pembantu. Tugasnya hanya membantu dan menerima perintah dan arahan presiden sebagai pemegang mandat dari rakyat (Sistem Presidensial).

Jadi secara de jure, seharusnya begitu. Tapi apakah secara de facto pun demikian? Ternyata tidak selalu. Semula masyarakat menilai ada dua panglima di wilayah perekonomian di negeri ini. Dan dua-duanya secara kebetulan, perempuan. Yang satu figur sangat popular berlatar belakang akademisi. Energik dan menawan, bernama Sri Mulyani, atau sering dikenal dengan singkatan SMI, Menteri Keuangan. Yang lain adalah seorang pekerja keras, berlatar belakang seorang profesional, pemain lapangan. Sosok yang minim bicara, super sibuk, aktif mengatur dan mengarahkan semua perusahaan negara yang dimiliki bangsa ini. Namanya Rini Sumarno, Menteri BUMN, sering muncul di sosial media dengan singkatan RS.

Dalam perjalanan pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi, jelang Pemilu 2019, kesan yang kuat ditangkap masyarakat, khususnya para pengamat, RS lah pemegang kekuatan dan kekuasaan mengatur jalannya roda perekonomian di negeri ini. Lebih terasa ketika Presiden Jokowi terkesan memberi kekuasaan begitu besar kepadanya. RS seperti dibiarkan melakukan apa saja yang terbaik untuk BUMN, menurut versi RS.

Dengan nilai aset BUMN yang kini tercatat sebesar kurang lebih Rp7.200 triliun, bisa dibayangkan betapa powerfull-nya RS dalam menentukan A, B, C-nya perekonomian nasional. RS terkesan begitu bebas mengatur segalanya dalam kaitan BUMN. Mulai dari mengganti, menempatkan dan merombak susunan pengurus (direksi-komisaris) BUMN, hingga masalah kerjasama maupun divestasi dan lain-lainnya. Sementara kesan masyarakat, seakan Presiden selalu Yes and Amen terhadap setiap langkah kebijakan yang diambil oleh RS.

Sementara di sisi lain, SMI semakin mendekati masa akhir pemerintahan hasil Pemilu 2014, semakin lebih memperjelas posisinya sebagai seorang menteri pembantu presiden. Komunikasi dengan presiden yang pada awal terbentuknya kabinet masih terkesan agak ‘cuek’ dan sering tampil seolah sebagai ‘penasehat’ presiden ketimbang pembantu presiden. Namun belakangan, SMI justru tampil begitu kuat mengesankan sebagai pembantu presiden yang hanya menjalankan perintah presiden sebagai atasannya.

Apakah dengan kesan kuat RS begitu powerfull kemudian dapat disimpulkan, bahwa secara de facto, RS lah sang panglima perekonomian di negeri ini? Atau ini hanya sebatas kesan hasil kesimpulan dari mereka yang suka menganalisa lewat pola pikir konspiratif, maupun yang hobi usreg othak-athik gathuk. Tapi buktinya, dalam beberapa masalah penting menyangkut kebijakan negara di wilayah ekonomi, RS begitu hadir sebagai figur dominan. Sebagai ilustrasi, bagaimana akhir-akhir ini dalam permasalahan menyangkut Pertamina, Freeport, dan terakhir Garuda, figur RS hadir begitu penting, strategis, dan dominan. Sehingga kesimpulan bahwa RS merupakan Super Ministeryang disegani menteri lain, bahkan para Menko dan para ketua umum partai hingga presiden, begitu mengemuka.

Kalau toh ini hanya sebatas kesan dari luar, agaknya perlu dijadikan catatan penting bila pak Jokowi ingin kembali maju dan dengan mudah melenggang menang dalam Pilpres 2019. Menganggap kesan ini tak penting agaknya terlalu gegabah dan terlalu over confident. Dan masalah terlalu percaya diri ini adalah musuh terdekat Jokowi yang paling berpotensi memuluskan hastag ‘2019 Ganti Presiden’ menjadi kenyataan! Mudah-mudahan Bapak Presiden, Panglima Tertinggi, setuju! *Erros Djarot - Dikutip sepenuhnya dari laman Watyutink.com