Setuju PPKM Diperpanjang, Ganjar Usulkan Tambahan Anggaran Rp1 T
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk mengantisipasi dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait payung hukum persiapan anggaran tersebut.
"Kami komunikasi terus dengan pusat agar mendapatkan payung hukum, apakah kita perlu refocusing dan seterusnya. Tapi sambil menunggu aturan itu, saya sudah menyiapkan dan ketika aturan turun langsung bisa dieksekusi," kata Ganjar, Kamis, 21 Januari 2021.
Ganjar meminta beberapa mata anggaran dilakukan penyesuaian rasionalisasi untuk mengantisipasi adanya dampak PPKM.
"Saya minta minimal Rp 1 triliun disiapkan, minimal itu. Jadi, nanti bisa berkembang lagi, sambil kami memantau dampak-dampaknya. Mudah-mudahan masyarakat bisa bertahan, tapi kalau tidak, negara harus hadir membantu," sebutnya.
Menanggapi keputusan pemerintah pusat yang memperpanjang PPKM, Ganjar sepakat dengan kebijakan tersebut.
"Tapi intinya kalau melihat PPKM pertama ini, hasilnya kan belum menggembirakan ya. Memang penting untuk mempertimbangkan (perpanjangan) itu, agar bisa menekan angka positifnya. Kalau itu bisa kita tekan maka akan lebih baik," katanya.
Menurutnya, progres pelaksanaan PPKM di kabupaten dan kota di Jawa Tengah cukup bagus. "Kalau kita melihat di Banyumas Raya saja, itu Bupati Banyumas secara pro aktif mengirimkan surat kepada seluruh daerah di Banyumas Raya. Dan akhirnya masing-masing Kabupaten/Kota mengetatkan semua. Itu menurut saya cara yang bagus," ucapnya.
Untuk itu, Ganjar meminta masyarakat juga ikut mendukung suksesnya program PPKM. Sebab, keberhasilan program ini terletak pada peran serta masyarakat, sambil terus mendorong percepatan program vaksinasi.
"Kalau ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, memang ada peluang diperpanjang. Tapi kalau masyarakat berpartisipasi untuk disiplin semuanya, kasusnya turun maka mungkin tidak diperpanjang. Tapi kalau angkanya naik terus kemungkinan besar akan diperpanjang," jelasnya.
Meski awalnya hanya diberlakukan di tiga eks karesidenan yakni Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya, tapi dalam pelaksanaannya seluruh wilayah di Jawa Tengah menerapkan PPKM.
"Sekarang Jateng the best lah. Dalam arti gini ketika saya meminta tiga eks Keresidenan Semarang, Solo, Banyumas, seluruh kabupaten kota partisipasi dan sudah 100 persen, terakhir Kendal. Solidaritas bupati-wali kota hebat, karena mereka punya kesadaran sendiri untuk bersama-sama menerapkan PPKM," jelasnya.
Sekadar diketahui, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Jawa-Bali selama dua pekan, yakni mulai 25 Januari hingga 8 Februari mendatang. Hal ini disebabkan pemberlakuan PPKM tahap pertama belum menunjukkan hasil positif karena jumlah kasus Covid-19 terus meningkat.