Usai UU, Setelah Ini Ada Perpres TNI Tangani Terorisme
Usai Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Antiterorisme disahkan hari ini, yang salah satunya berbicara soal pelibatan TNI dalam menghadapi tindak pidana terorisme di Tanah Air, selanjutnya, Presiden akan mengaturnya lebih lanjut melalui peraturan presiden (Perpres).
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Perpres yang dimaksud sebenarnya hanya berbicara soal urusan teknis. Sebab, jauh sebelum ini, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
"Itu nanti Perpres hanya teknis. Sebelumnya sebetulnya TNI bisa dilibatkan atas perintah panglima tertinggi. Jadi tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan," ujar Presiden usai meninjau pembangunan bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Jumat, 25 Mei 2018.
Nantinya, Perpres itu kemungkinan akan memuat hal-hal teknis seperti detail pelaksanaan penanggulangan aksi terorisme baik dengan menggunakan pendekatan lunak maupun keras.
"Yang penting teknis dalam pelaksanaannya seperti apa. Bagaimana kita perangi terorisme baik dengan pendekatan yang lunak maupun keras. Itu saja," tandasnya. (frd)