Setelah Diguncang Aksi , Siang Ini Kantor Dinas Pendidikan Sepi

Setelah "diduduki" ratusan orang tua murid sampai larut malam kemarin, Rabu 19 Juni 2019 Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya di Jalan Jagir, siang ini, Kamis 20 Juni  terpantau sepi. Hanya ada hanya beberapa petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga.

Ada pula aparat Kepolisian yang datang untuk memantau situasi. Namun tak lama kemudian aparat Kepolisian itu balik kanan karena situasi di kantor Dinas Pendidikan sepi.

Beredar kabar jika para wali murid yang menolak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Surabaya periode 2019 dengan sistem zonasi, akan kembali melakukan aksi di Balai Kota dan Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Namun kabar ini pun belum terkonfirmasi. Dua tempat yang dikabarkan akan dituju oleh para orang tua yang akan melakukan aksi, masih terpantau sepi.

Semalam, ratusan wali murid mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya di Jalan Jagir, Surabaya, Rabu 19 Juni 2019 malam. Para wali murid ini menuntut sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui zonasi tingkat SMP dihapus.

Mulanya mereka memadati kantor Dindik Surabaya sejak pukul 16.00 WIB sore. Sejumlah perwakilan kemudian diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan. Sebanyak 11 perwakilan masuk untuk mediasi.

Salah satu perwakilan massa, Sunawan, menbeberkan tuntutannya, di antaranya penonaktifkan server PPDB, penambahan rombongan belajar, sampai me-reset ulang pendaftaran zonasi umum yang sudah berjalan sejak Senin, 18 Juni lalu.

"Kami minta dibuka ulang pendaftaran zonasi umum atau jarak dan merefresh semua pendaftaran zonasi jarak sejak tanggal 18. Dibuka lagi memakai prosentase nilai 70 persen, jarak 30 persen," ujarnya.

Namun, menjelang petang, sejumlah massa masih merasa tak puas dengan hasil mediasi. Para wali murid kemudian memaksa masuk ke gedung Dinas Pendidikan Kota ssurabaya, Buntutnya pukul 18.00 aksi saling dorong dengan aparat yang berjaga.

"Tolak tolak tolak zonasi, tolak zonasi, sekarang juga!" teriak para wali murid serentak dan berulang kali. "Telepon saja Pak Jokowi! Saya DM Instagramnya!," sahut salah satu massa lain.

Para wali murid yang mayoritas adalah ibu-ibu, mencoba masuk mencari Ikhsan untuk menemui mereka kembali dan menepati hasil mediasi yakni menonaktifkan server PPDB 2019. Mengetahui hal itu, sekitar pukul 19.30 WIB, Ikhsan dan jajarannya kemudian turun menemui para wali murid di halaman gedung.

Dialog antara Kepala Dindik dan para wali murid berlangsung di lantai dua. Pembicaraan berjalan alot. Massa mencecar Ikhsan tanpa ada kendali. Mereka bahkan menganulir hasil pertemuan perwakilan wali murid yang terjadi sore tadi, dengan permintaan-permintaan atau tuntutan baru.

Di tengah dialog, pukul 20.00 laman PPDB SMP se-Kota Surabaya mulai dinonaktifkan dan tak lagi dapat diakses. Kendati demikian, para wali murid tetap ngotot agar Dindik memberikan keputusan, yakni menghapuskan sistem zonasi malam itu juga.

"Pak Ikhsan, hapus saja zonasi, jangan nuruti menteri. Yang harus bapak perhatikan ini kami, warga Surabaya, bukan pak menteri!," teriak salah satu wali murid ke Ikhsan.

Dialog berjalan panas hingga pukul 22.30 WIB. Ikhsan nampak pasrah. Ia mengaku akan membawa semua tuntutan wali murid ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, untuk dikonsultasikan terlebih dahulu.

Massa tetap menolak, ia meminta Ikhsan memutuskan detik itu juga. Namun, Ikhsan menolak dan kemudian berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada pemerintah pusat. Massa sempat menolak, tapi beberapa saat kemudian warga membubarkan diri. (alf)