Ilustrasi jajaran direksi Program Kartu Pra Kerja. (Ngopibareng)

Selangit, Gaji Jajaran Direksi Program Kartu Pra Kerja

Nasional 28 July 2020 13:41 WIB

Gaji direksi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja cukup besar. Gaji mereka, yang  diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020, sebagai berikut;

Direksi Program Kartu Prakerja, Direktur Eksekutif, hak keuangan diberikan sebesar Rp77,5 juta perbulan. Direktur Operasi sebesar Rp62 juta, Direktur Teknologi Rp58 juta, Direktur Kemitraan dan Pengembangan sebesar Rp54,25 juta, Direktur Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp47 juta serta Direktur Hukum, Umum dan Keuangan sebesar Rp47 juta.

Hak keuangan ini adalah penghasilan bersih yang diterima. Hak keuangan ini juga belum termasuk fasilitas perjalanan dinas dan jaminan sosial bagi jajaran direksi.

Adapun fasilitas perjalanan dinas dan jaminan sosial disetarakan dengan fasilitas pejabat eseleon I dan II.

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan kebijakan yang mengatur gaji direksi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja itu, yang diatur berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2020.

"Perpres tersebut mengatur jajaran direksi Program Kartu Pra Kerja yang gemuk dengan gaji yang selangit, di tengah kondisi keuangan negara yang sedang terganggu akibat Pandemi COVID-19," ujar Syarief Hasan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Syarief mengatakan Kartu Prakerja hanyalah salah satu program yang didesain layaknya bantuan sosial lain. Dia menilai program itu tidak memerlukan direksi baru yang berpotensi menggemukkan birokrasi di Indonesia.

Dia berpandangan bahwa Program Kartu Prakerja semestinya bisa dibawahi atau dibidangi oleh Kementerian Sosial atau Kementerian Tenaga Kerja, sebab tugas dan tanggungjawabnya saling beririsan dengan tujuan diadakannya Kartu Prakerja.

“Pembentukan direksi baru untuk program sekelas bantuan sosial lainnya tidak sejalan dengan janji Pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi, tegas Syarief Hasan.

"Bantuan untuk masyarakat belum terealisas sepenuhnya, namun Pemerintah malah sudah menggelontorkan dana besar untuk jajaran direksi program Kartu Prakerja. Pemerintah berpihak kepada siapa?” tanya Syarief.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai angka besar tersebut sangat tidak efisien untuk program sekelas bantuan sosial lainnya.

“Hak keuangan itu diambil sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga akan semakin memberatkan keuangan negara," tegas Syarief Hasan.

Dia mengaku heran dengan langkah Pemerintah yang cenderung inkonsisten. Sebab, beberapa waktu yang lalu, Pemerintah membubarkan 18 lembaga karena dianggap membebani keuangan negara dan beririsan dengan kementerian tertentu. Padahal, ada beberapa lembaga yang masih dibutuhkan.

“Pemerintah membubarkan lembaga negara yang masih dibutuhkan. Misalnya, KP3EI yang menjalankan MP3EI terintegrasi dengan MP3KI yang terbukti menumbuhkan ekonomi sampai 6,5 persen, menurunkan kemiskinan dari 16,7 persen menjadi 10,9 persen, dan menekan pengangguran dari 11 persen menjadi 5,7 persen di zaman SBY," ujarnya.(ant/asm)

Penulis : M. Anis

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

23 Sep 2020 20:26 WIB

DPRD Surabaya: Labkesda Pemkot Tak Seindah Bayangan

Pemerintahan

Menurut Imam, banyak aturan yang membuat tracing covid tak maksimal.

23 Sep 2020 20:11 WIB

Sinopsis Hail Caesar: Menjaga Ketenaran Bintang Hollywood

Film

Big Movie GTV akan menayangkan film Hail Caesar malam ini.

23 Sep 2020 19:54 WIB

Kapolsek Kedungkandang Sosialisasi Protokol Covid Pakai Dokar

Jawa Timur

Kapolsek di Malang ini sosialisasi protokol kesehatan dengan cara unik.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...