Sekdaprov Jatim AJak Kab/Kota Ciptakan Skema Pembiayaan Terintegrasi
Sekdaprov Jatim, Akhmad Sukardi, mengajak para kepala daerah baik Bupati/Walikota dan stakeholder untuk dapat menciptakan skema pembiayaan yang terintegrasi dengan cost of fund yang semakin murah. Hal ini dilakukan agar percepatan terhadap kegiatan pembiayaan kepada pelaku ekonomi di Jatim lebih mudah dapat diakses.
“Pemprov Jatim bersama OJK Regional IV Jatim juga terus memfasilitasi kebutuhan pelayanan jasa keuangan yang lebih baik dengan mengoptimalkan kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” kata Sukardi, saat membuka Rapat Pleno TPAKD Jawa Timur di Hotel Bumi Surabaya, Kamis, 14 Desember 2017.
Sukardi mengatakan, secara khusus TPAKD mempunyai tugas dan kewajiban dalam mendorong ketersediaan informasi terkait produk dan layanan keuangan serta akses keuangan bagi masyarakat, meningkatkan akses pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) kepada sektor produktif seperti UMKM, serta mendorong LJK untuk menyediakan produk dan layanan keuangan sesuai dengan kondisi masyarakat.
Selain itu, tambahnya, TPAKD juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, serta mendorong penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangnya UMKM, usaha rintisan (start up business) dan sektor prioritas.
Dalam kesempatan ini, Sukardi melaporkan sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2017 perekonomian Jatim tumbuh sebesar 5,21 % (c-to-c). Selain itu, potensi UMKM di Jatim sebanyak 6,8 juta pelaku umkm, memiliki struktur perekonomian yang kuat. Kontribusi UMKM terhadap PDRB Provinsi Jatim mencapai 54,98 %, dan inflasi Jatim hingga November 2017 mencapai 3,31%.
Dari sisi produksi, lanjutnya, kontribusi PDRB terbesar sampai dengan triwulan III tahun 2017 masih berasal dari tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masing-masing berkontribusi sebesar 28,79%, 18,25%, dan 13,56%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 59,34%.
“Dominannya konsumsi ini juga menunjukkan masih adanya daya beli masyarakat meskipun situasi secara keseluruhan mengalami penurunan, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah,” kata Sukardi.
Sedangkan komponen ekspor impor barang dan jasa memberikan kontribusi berturut-turut sebesar 15,35% dan 16,56% terhadap pembentukan PDRB Jatim secara keseluruhan. “Capaian ini menunjukkan bahwa Jatim memiliki potensi perekonomian yang bagus, dan secara khusus di lapangan usaha perdagangan, baik kinerja perdagangan dalam maupun luar negeri juga menunjukkan kinerja yang menjanjikan,” ujarnya.
Sukardi berharap TPAKD dapat menstimulasi LJK seperti memberi akses pendanaan kepada sektor pertanian. “Saat ini sebanyak 38 juta masyarakat Jatim adalah petani dan hanya 2,7% saja yang memperoleh akses pendanaan dari perbankan,” katanya.
Selain itu, TPAKD diharapkan dapat mendukung penyusunan profil bisnis investasi di Jatim sekaligus merumuskan skema pembiayaan yang tepat terhadap investasi non fasilitas dan mampu mendorong pembentukan BPR pada 12 kab/kota di Jatim yang belum memiliki bank daerah dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). “Pembentukan BPR ini dapat mendukung proses peningkatan akses keuangan di Jatim,” katanya.
Sementara itu Kepala OJK Regional IV Jawa Timur yang juga Pengarah I TPAKD Jatim, Heru Cahyono mengatakan, rencana program kerja TPAKD Jatim pada Tahun 2018 akan difokuskan pada pengembangan satu atau dua kawasan terpadu yang dapat melibatkan lintas UPTD, dan mencakup value chain dari hulu ke hilir. Program ini relevansi dengan visi Jawa Timur sebagai sentra agro industri.
Heru menjelaskan, program ini akan dilakukan di beberapa daerah yakni Kota Batu, Kab. Malang dan kawasan Bromo-Tengger-Semeru. Selain itu, program kerja 2018 ini akan melanjutkan beberapa program 2017 seperti monitoring program pembiayaan di 2017, sosialisasi pengelolaan keuangan dan perluasan akses pembiayaan umbi porang. (frd)