SDN I Klatak Masih Disegel, Wali Murid dan Komite Wadul Dewan

Sejumlah wali murid dan Komite Sekolah SDN Klatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi mengadu kepada DPRD Banyuwangi, Senin, 25 Januari 2021.

Mereka menginginkan penyegelan terhadap sekolah tersebut segera ada solusi dan anak-anak segera kembali bersekolah.

"Kita kesini mau cari solusi supaya anak-anak bisa kembali belajar sebagaimana mestinya. Kalau masalah yang lain bukan urusan kami sebenarnya. Yang kami harapkan hanya mengenai pendidikan anak-anak kami saja," ujar salah satu wali murid SDN I Klatak, Indah Susiani.

Dia berharap, DPRD Banyuwangi bisa memberikan solusi awal bagi pendidikan anak-anak mereka. Jika ada pengalihan sekolah, dia berharap lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal wali murid yang rata-rata warga Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

"Misalnya terlalu jauh dengan tempat tinggal kami di Klatak, ya mungkin akan dipertimbangkan kembali. Kami belum bisa memutuskan apa-apa. Kami juga harus rembug dulu," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite SDN I Klatak, Dodi Hermawan menyatakan, kedatangannya ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPRD Banyuwangi karena rasa keprihatinan terhadap penyegelan sekolah anak-anaknya.

“Kita ingin Ketua DPRD memfasilitasi kami untuk memberikan jalan keluar bagaimana caranya agar SDN I Klatak itu bisa dicarikan solusinya. Sehingga anak-anak bisa sekolah sesuai program Diknas dan beban orang tua berkurang,” ujarnya.

Dia menjelaskan, sebagian orang tua sudah khawatir mengenai nasib anak-anaknya. Karena hingga saat ini pintu sekolah masih disegel. Wali murid menginginkan anaknya tetap bisa sekolah sebagaimana mestinya.

“Kita ingin solusi agar anak-anak kami bisa sekolah sebagaimana biasanya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Dodi dan sejumlah wali murid yang hadir juga membawa surat yang ditandatangani lebih dari 400 wali murid. Surat tersebut intinya meminta pemerintah memberi jaminan agar anak-anak bisa bersekolah lagi.

“Total ada 473 siswa. Kami sudah ada tanda tangan lebih dari 400 wali murid yang menginginkan jaminan sekolah ada lagi,” katanya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mendesak Pemkab Banyuwangi untuk segera menyelesaikan dan segera mencari solusi terkait persoalan ini. Karena persoalan ini menyangkut nasib anak-anak bangsa.

“Jadi, tanggung jawab pemerintah yang harus hadir dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.

Dia menambahkan, DPRD Banyuwangi juga akan menindaklanjuti persoalan ini dengan melakukan hearing. Rencananya, akan digelar pada Kamis, 28 Januarai 2021 mendatang dengan menghadirkan seluruh pihak yang terkait. DPRD Banyuwangi bergerak cepat karena ini menyangkut psikologis anak.

“Sudah kita tindak lanjuti untuk heaering dengan komisi IV karena memang yang membidangi adalah komisi IV. Makin cepat makin baik karena menyangkut psikolgis anak-anak kita,” katanya.