SBY Jalankan Strategi Outsourcing, PDI Perjuangan Tak Terpancing
PDI Perjuangan mencatat, dari 34 kepala daerah di bawah umur 40 tahun yang merupakan kader PDI Perjuangan, tercatat Emil Dardak merupakan satu-satunya Kelala daerah yang tergiur jalan kekuasan dan loncat pagar meninggalkan harapan dan mimpi rakyat Trenggalek.
Loncat pagar dilakukan setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketum Partai Demokrat menjalankan strategi ''outsourcing'', mungkin karena krisis kader muda di Partai Demokrat.
“Dalam kapasitas Pak SBY sebagai ahli strategi, pilihan jalan pintas saat ini memang merekrut tokoh di luar Partai, termasuk anggota partai lain. Itu menjadi opsi utamanya. Seperti yang kita semua tahu, hal ini disebabkan karena Demokrat memiliki beberapa kendala untuk menghasilkan kepemimpinan muda pasca berbagai persoalan yang menimpa kader muda mereka seperti apa yang dialami dengan Andi Malarangeng, Nazaruddin, Choel Malarangeng, Anas Urbaningrum, dan lain lain,” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta Kamis 23 November 2017.
Ia mengingatkan, dalam karakter partai elektoral macam Demokrat, strategi ''outsourcing'' memang sah-sah saja. Namun strategi yang berbeda justru ditunjukkan oleh PDI Perjuangan yang memilih dan berkomitmen membangun sekolah partai, sekolah kader dan melakukan pendidikan politik secara berjenjang sebagai proses kaderisasi sistemik yang dibangun di PDI Perjuangan. “Partai tidak pernah terpancing dengan jurus Pak SBY, karena kami percaya pada mekanisme kaderisasi Partai”.
Berpindahnya Emil Dardak untuk jabatan lebih tinggi, menurut Hasto Kristiyanto, tidak akan mengurangi semangat “politik terbuka” PDI Perjuangan terhadap hadirnya tunas-tunas baru yang memiliki visi kepemimpinan untuk bangsa dan negara.
''Bung Emil Dardak telah memilih jalan. Partai tentu otomatis memberikan sanksi pemecatan. Ia adalah gambaran sedikit dari orang muda yang memilih loncatan politik, meski baru menjabat 2 tahun menjabat Bupati. Jumlah kepala dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan yang berusia di bawah 40 tahun sebanyak 34 orang. Hanya 1 orang yang memilih jalan kekuasaan. Karena itulah apa yang telah terjadi tidak mengurangi tekad Partai untuk hadir sebagai Pusat Gemblengan Kepemimpinan, termasuk terbuka bagi kaum profesional. Partai tidak pernah jera untuk terus merekrut dan mendidik kader baru, sebab kami yakin, begitu banyak yg memiliki kesabaran revolusioner hingga oleh rakyat, dipercaya mencapai jenjang kepemimpinan tertinggi," ujar Hasto.
Kemudian ia menyebutkan nama Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Walikota Badung Giri Prasta sebagai contoh pemimpin muda yang lebih memilih bekerja berprestasi melayani rakyat dengan minimal menyelesaikan masa jabatannya minimal 5 tahun. Mereka adalah kepada daerah yang menempatkan kepercayaan Penuh pada rakyat terhadap masa depan kepemimpinannya.
"Dengan demikian, peningkatan jenjang karir yang diyakini PDI Perjuangan adalah melalui dukungan dan kehendak rakyat, bukan melalui sertifikasi seorang tokoh,” kata Hasto.
Sebagai salah seorang pengajar Sekolah Para Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan, Hasto menegaskan tekadnya untuk terus mendorong organisasi Partai sebagai wahana pengemblengan calon pemimpin. ''Masih banyak kader yang menjadi energi positif Partai, dan mereka ingin berproses menjadi pemimpin dengan modal intelektualitas, integritas, dan loyalitas yang tinggi. Mereka akan kami perkuat kesadaran ideologisnya, kesadaran organisasi, politik, sosial budaya dan kesadaran untuk setia pada jalan kerakyatan yang mengabdi pada bangsanya,” ujar Hasto.
Strategi outsourcing yang dilakukan SBY terhadap Emil Dardak ini, menurut Hasto justru menjadi tenaga penggerak bagi PDI Perjuangan untuk terus menghasilkan calon-calon pemimpin bangsa yang berkomitmen melayani rakyat bukan sekedar tergiur iming-iming loncat jabatan.
Apalagi, PDI Perjuangan tercatat ketika Presiden SBY berkuasa, memilih berada di luar pemerintahan sebagai bagian dari keyakinan sikap politik Partai sehingga sangat memahami dan mengenali strategi politik SBY di dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2018. ''Percobaan politik yang dilakukan dengan mendorong AHY di Pilkada DKI mungkin menjadi salah satu alasan, bahwa outsourcing relatif lebih aman,'' tutup Hasto. (wah)