Saya Ini Dewan Pengawas Gugus Tugas COVID-19, Kata Luhut
'Saya ini anggota Dewan Pengarah Gugus Tugas Penanganan COVID-19," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menjelaskan ini untuk mengklarifikasi karena ada yang mengatakan Luhut kok menteri yang mengurusi semua hal.
"Kenapa saya ikut bicara soal penanganan COVID-19, seperti tahu? Karena saya itu anggota dewan pengarah. Jadi saya day to day ikut, memberikan masukan, berikan koreksi juga," katanya..
Ia menjelaskan fokus penanganan COVID-19 dilakukan dengan membangun laboratorium pengujian, rumah sakit rujukan, hingga rumah sakit darurat. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pusat dan daerah untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial hingga penanganan dampak ekonomi.
Luhut menjelaskan, dalam tujuh hari terakhir, laju penyebaran COVID-19 terus menurun. Dengan kapasitas pengujian yang juga terus bertambah, ia berharap tren kasus yang ada bisa menurun dan kondisi segera membaik.
"Dalam tujuh hari terakhir, malah dua hari terakhir ini sudah di atas 10 ribu tes per hari kita lakukan. Presiden kemarin perintahkan untuk bisa masuk 20 ribu tes per hari," katanya.
Luhut mengklaim berdasarkan data kasus per 4 Juni 2020 di mana 28 ribu orang terpapar, angka kematian terus menurun menjadi 6 persen. Sebaliknya, angka kesembuhan juga terus meningkat menjadi 30,9 persen.
"Kalau masuk web Bersatu Lawan COVID-19, kita bisa lihat semua data ini. Recovery rate naik, fatality rate turun. Tapi bukan berarti kita selesai. Tes per 4 Juni sudah 13 ribu. Kita ingin target ke 20 ribu. Jadi ini perlahan semua dikerjakan dengan baik," katanya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan masifnya pengujian juga sejalan dengan exit strategy pemerintah dalam menangani COVID-19.
"Sebelum exit itu, harus masif tesnya. Itu sedang kita lakukan. Kemudian, tracing dan centralized quarantine. Itu semua kita lakukan. Ini standar WHO dan mereka melihat ini," katanya.
Sementara dalam exit strategy, pemerintah akan membuka tiga fase di mana nantinya setiap daerah akan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan tingkat kurva kasus.
Pemerintah juga akan memastikan terus memelihara kebiasaan dan protokol kesehatan ketat yang sebelumnya telah diterapkan selama PSBB.
"Kemudian, koordinasi dengan pemerintah daerah juga kami lakukan. Orang bilang misalnya dengan Gubernur DKI, kita telponan kok. Saya telponan dengan Gubernur DKI, Jabar, Jateng. Semua gubernur kita telponin yang bermasalah. Kita review setiap strategi kita," pungkasnya.(ant)