Satpol PP Surabaya, Antisipasi Demo Tolak Omnibus Law Susulan

Kabar tentang aksi demonstrasi menolak Omnibus Law susulan di sejumlah lokasi di Surabaya yang beredar pada Selasa, 13 Oktober 2020, membuat Satpol PP Kota Surabaya mempersiapkan langkah-langkah antisipatif.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, dirinya telah menyiapkan beberapa antisipasi kemungkinan adanya bentrokan seperti yang terjadi pada Kamis, 8 Oktober 2020, lalu.

Eddy menyebutkan, Satpol PP Kota Surabaya sudah mengumpulkan camat dan lurah yang berada di dekat Gedung Negara Grahadi serta Kantor Gubernur Jatim untuk melakukan koordinasi.

“Kemarin sudah kita kumpulkan camat dan lurah di wilayah Kecamatan Tegalsari, Genteng dan Bubutan. Kami minta kepada lurah untuk berkoordinasi dengan ketua RT/RW-nya,” kata Eddy kepada awakmedia.

Koordinasi menyeluruh itu, lanjut Eddy, agar mereka dapat melakukan penjagaan di pintu masuk kampung. Supaya ketika terjadi bentrok, tidak ada satu pun massa demonstran yang masuk ke wilayah warga.

“Sehingga mereka bisa membentuk Pam Swakarsa di jalan atau gang yang masuk di seputaran itu, syukur kalau bisa diblocking untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ungkapnya.

“Selain itu kita minta mereka membuat seruan kepada warga yang ada di wilayah itu untuk tidak melakukan aktivitas berlebihan. Kecuali memang yang betul- betul melakukan kegiatan, monggo,” imbuh Eddy.

Tah hanya itu, Eddy juga telah melakukan koordinasi dengan kepolisian dan jajaran terkait lainnya untuk melakukan pengamanan di beberapa titik, guna mengefektifkan pengamanan.

“Terus Polrestabes bersama dengan Satpol PP dan linmas mengamankan di lokasi Grahadi, Kantor Gubernur maupun DPRD tingkat satu. Kita juga tempatkan beberapa pos darurat dengan tenda dan mobil PMK,” tutupnya.