Pjs Bupati Klungkung, I Wayan Sugiada, mengumumkan tiga aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten setempat menerima sanksi moral, karena tidak netral dalam hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). (Foto; Antara)
Pjs Bupati Klungkung, I Wayan Sugiada, mengumumkan tiga aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten setempat menerima sanksi moral, karena tidak netral dalam hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). (Foto; Antara)

Sanksi Moral untuk ASN tidak Netral

Ngopibareng.id Nasional 09 April 2018 16:04 WIB

Penjabat Sementara Bupati Klungkung, Bali, I Wayan Sugiada, mengumumkan tiga aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten setempat menerima sanksi moral, karena tidak netral dalam hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Di hadapan ratusan aparatur sipil negara pada apel pagi itu, Pjs Bupati Wayan Sugiada membacakan Surat Pernyataan Pemberian Sanksi Moral oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Klungkung, Komang Susana, kepada tiga ASN.

Ketiga ASN adalah I Wayan Sadra, S.Pd (Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Klumpu, Nusa Penida) dan I Wayan Tageg (guru SDN 2 Batu Kandik, Nusa Penida). Nusa Penida merupakan sebuah pulau yang terpisah dengan daratan Bali, namun masuk wilayah Kabupaten Klungkung.

Kedua guru itu telah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik dan ketentuan Pasal 3 angka 17, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Mereka dikenakan sanksi hukuman "disiplin ringan" berupa teguran tertulis dan sanksi moral dengan pernyataan terbuka dan diumumkan saat apel.

Selain itu, sanksi hukuman "disiplin sedang" dijatuhkan kepada I Nyoman Sucitra (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung) berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.

Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka tata cara penyampaian hukuman "disiplin sedang" disampaikan langsung kepada yang bersangkutan.

Nyoman Sucitra dinyatakan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 4 angka 15 huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil itu. (ant)

Penulis : Moch. Amir

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

08 Jan 2021 18:30 WIB

Komnas HAM Temukan Pelanggaran HAM pada Tewasnya 4 Anggota FPI

Nasional

Komnas HAM temukan pelanggaran HAM pada tewasnya 4 laskar FPI.

05 Jan 2021 13:15 WIB

Pemerintah Kembali Membuka Rekrutmen Guru PNS

Nasional

Rekrutmen guru PNS dibuka lagi tahun ini.

02 Jan 2021 19:57 WIB

Awas! Ini Sanksi Bagi ASN yang Terlibat Organisasi Terlarang

Nasional

Pemerintah menyiapkan sejumlah sanksi bagi ASN mokong.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...