Sandi: 60 Persen Masyarakat Tak Butuh Pembangunan Infrastruktur

Calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Salahuddin Uno seakan tak hentinya mengkritisi kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Ia membeberkan data survei yang dilakukan timnya. Dari hasil itu, diketahui mayoritas masyarakat di Indonesia ternyata tak menginginkan pembangunan infrastruktur.

"Sekitar 60 persen masyarakat menilai pembangunan infrastruktur salah," kata Sandi, saat menghadiri Dialog dan Silaturrohim Tokoh dan Pengusaha se -Jawa Timur, di Hotel Namira Surabaya Rabu, 2 Januari 2019.

Tak hanya itu, Sandi juga beranggapan pemerintah kini telah gagal fokus, sebab 65 persen masyarakat juga merasa tertekan sebab harga kebutuhan pokok terus naik.

"Masyarakat berharap seharusnya pemerintah fokus terhadap masalah ekonomi sehari-hari yang dialami masyarakat," ujar dia.

Ia mencontohkan masalah lain, yakni komoditi ekspor dari Indonesia yang sulit bersaing. Penyebabnya,kata Sandi yakni, reformasi secara struktural belum bisa kita lakukan.

Contoh lain, kata dia banyak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi untuk berkembang malah dihadapkan dengan masalah perizinan, pajak, hingga permodalan.

"Banyak yang mengeluh soal perpajakan. Banyak anak muda yang sulit mendapat permodalan," lanjutnya.

Bagi sandi, yang seharusnya dibangun oleh Pemerintahan Indonesia adalah pembangunan manusianya, serta meningkatkan produksi nasional demi memperkuat ekonomi.

Ia pun berjanjin jika dirinya bersama calon presiden Prabowo Subianto terpilih nanti, kegagal fokusan pembangunan tak akan terjadi lagi di Indonesia.

"Saya ingin sampaikan bahwa seharusnya yang dibangun pemerintah adalah membangun manusia Indonesia, membangun sumber-sumber produksi nasional kita. Hal ini yang nantinya juga menjadi prioritas kami nantinya," kata Sandi.

Dengan memperkuat ekonomi, Sandi optimistis di 2030 ekonomi Indonesia bisa masuk tujuh besar, dan di 2045 bisa menembus empat besar dunia.

"Masa depan Indonesia luar biasa. Apakah kita ingin menjadi pemain atau penonton? Kalau mau jadi pemain, harus kita ubah di (pemilu) 2019," pungkasnya. (frd)