Sambil Ngopi, Gus Ipul ajak Pelajar SMA/SMK Surabaya Cari Solusi
Sabil ngajak ngopi, Gus Ipul menemui perwakilan Aliansi Pelajar Surabaya di sebuah kedai kopi depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (10/2/2017). Ngopi bareng Gus Ipul ini digagas setelah sebelumnya puluhan pelajar ini berniat untuk berunjuk rasa di Grahadi.
"Tugas utama pelajar itu adalah belajar, jadi saya harap tidak perlu berunjuk rasa, mending ngopi bareng untuk dikusi apa yang ingin disampaikan," kata Gus Ipul dihadapan belasan perwakilan pelajar SMA dan SMK se Surabaya ini.
Ada beberapa aspirasi yang dibawa para pelajar ini diantaranya menginginkan SMA dan SMK di Surabaya tetap Gratis. Selain itu, para pelajar juga menginginkan sebuah forum yang bisa menaungi mereka dalam menyampaikan aspirasi.
Dalam pertemuan kali ini, Gus Ipul berharap forum seperti ini bisa disalurkan melalui jalur yang tak sampai menggangu jadwal belajar dan jam pelajaran bagi para pelajar ini.
"Bisa dibentuk layanan pengaduan dalam bentuk forum diskusi atau aplikasi online yang bisa diakses oleh semua elemen masyarakat. Sehingga semua aspirasinya bisa disuarakan, tidak perlu unjuk rasa," kata Gus Ipul.
Menurutnya, keberadaan layanan pengaduan itu menjadi penting karena saat ini banyak berita yang tidak benar terkait peralihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi. Disamping itu, layanan tersebut merupakan wadah bagi semua elemen masyarakat yang ingin memeperjuangkan pendidikan.
Terkait alih kelola SMA/SMK di tangan Provinsi sehingga sekolah tidak gratis lagi, ini merupakan amanah UU. Masa transisi pengalihan pengelolaan memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga yang terpenting bukan kewenangannya namun tanggung jawab antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota. "Sebenarnya provinsi tidak ingin mengambil alih SMA/SMK, namun sekali lagi ini perintah UU," kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan bahwa pemerintah kabupaten/kota boleh mengeluarkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Karenanya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Jatim terus melakukan konsolidasi untuk bisa memberikan bantuan pada siswa yang tidak mampu.
"Kami justru berkeinginan untuk bisa memperjuangkan pendidikan gratis hingga jenjang PT (Perguruan Tinggi). Tapi semua harus ada dukungan dana, saat ini prioritasnya adalah membantu siswa-siswa yang tidak mampu," ujar Gus Ipul.
Saat ini, pemerintah telah memberi bantuan kepada sekitar 200 ribu siswa tidak mampu dari jenjang SD sampai SMA, dengan total anggaran mencapai Rp140 miliar. Untuk komposisinya anggaran dari pemerintah provinsi sebesar Rp41 miliar, sisanya dari kabupaten/kota. "Konsep ini bagus yaitu dengan gotong royong. Apalagi kemampuan APBD tiap kabupaten/kota di Jatim sangat bervariasi. Oleh sebab itu dulu ada sekolah yang gratis dan ada yang tidak gratis," kata dia.
Ia menambahkan, Gubernur juga telah memberlakukan untuk ketentuan penarikan SPP SMA maupun SMK melalui batas atas dan batas bawah. Selain itu, penentuan SPP tersebut nantinya juga harus berdasarkan kesepakatan bersama antara wali murid dan pihak sekolah. "Yang kita cegah adalah jangan sampai ada pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pihak sekolah," ujarnya.
Gus Ipul juga mengapresiasi semangat pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Surabaya ini.
Sementara itu, Seno Baghaskara koordinator perwakilan pelajar yang berasal dari SMAN 5 Surabaya mengatakan, pemindahan wewenang pengelolaan SMA/SMK saat ini terbukti tidak efektif dan masih banyak ditemui masalah dalam implementasinya.
"Saat ini banyak teman-teman kami yang tidak mampu keberatan atas pemberlakukan SPP dari yang sebelumnya gratis. Karena itu kami ingin memberikan masukan kepada Pemprov agar mereka yang tidak mampu tetap bisa bersekolah dengan layak," kata dia.