Rotasi Pejabat Dikhawatirkan Pengaruhi Penanganan Karhutla

Presiden Joko Widodo (Jokowi) khawatir pergantian pejabat di daerah akan memengaruhi upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi rawan kebakaran hutan.

"Yang saya takutkan adalah, ada gubernur baru, ada bupati baru, ada pangdam baru, ada danrem baru, yang baru masuk ke daerah itu. Ada kapolda baru, ada kapolres baru yang masuk daerah rawan kebakaran, sehingga tidak tahu aturan main kita yang sudah kita ubah sejak 2016," katanya saat menyampaikan pengarahan mengenai upaya pengendalian karhutla tahun 2020 di Istana Negara Jakarta, Kamis 6 Februari 2020.

Presiden mengatakan bahwa sejak 2016 pertemuan sudah rutin dilakukan untuk menyampaikan pengarahan mengenai peningkatan upaya pengendalian karhutla.

"Sebetulnya pertemuan ini sudah berulang-ulang setiap tahunnya. Mulai dari 2016, 2017, 2018, terus 2019 dan 2020," kata Presiden.

"Ini pekerjaan rutin yang kita hadapi dari tahun ke tahun dan setiap akan kemarau," ia menambahkan.

Presiden mengatakan, bahwa dia akan memantau kinerja aparat pemerintah, termasuk TNI dan Polri dalam menanggulangi karhutla.

"Hati-hati pangdam, kapolda, danrem, dandim, hati-hati kapolresnya. Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya dandimnya sudah dicopot belum," katanya.

Presiden mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan bukan sekadar ancaman, melainkan aturan main yang diterapkan sejak 2016.

Ia juga menceritakan keterkejutannya saat menghadapi karhutla besar tahun 2015, ketika baru beberapa bulan menjabat sebagai presiden.

"Sebagai presiden yang baru saja berapa bulan, tahu-tahu dapat peristiwa itu sehingga kesiapan kita saat itu masih baru melihat lapangannya. Saat itu 2,5 juta hektare lahan kita terbakar, baik lahan gambut dan hutan. Begitu 2016 kita berkumpul, baru 2017 turun. Ini terkecil, menjadi 150.000 hektare yang terbakar," ujar Presiden Jokowi menyampaikan.