Rizieq Shihab, Cermin Retak Politik Keturunan Arab

09 May 2019 05:23 Arif Afandi

Pemilihan Presiden 2019 belum usai. Tapi pembelahan politik yang diakibatkannya memunculkan cermin retak peran politik Keturunan Arab di negeri ini. Khususnya akibat perilaku politik pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Provokasi politik untuk memenangkan Prabowo Subianto dari pelariannya di Makah menyulut hal itu. Mantan Kepala BIN Hendro Priyono yang dikenal sebagai jenderal mantan Ketua BIN menyeletuk keras. Ia mengingatkannya agar WNI Arab jangan jadi provokator.

"Saya ingin memperingatkan bangsa indonesia, WNI keturunam Arab supaya sebagai elit yang dihormati oleh masyarakat kita, cobalah mengendalikan diri jangan menjadi provokator, jangan memprovokasi rakyat," kata Hendropriyono di Gedung Lemhanas, Jakarta, pekan ini.

Ia tak bermaksud menyulut SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Namun, dia khawatir masyarakat lapisan bawah terprovokasi akibat ujaran dan perkataan WNI keturunan yang bisa menimbulkan perpecahan bangsa.

Sebelumnya, Habib Rizieq dari Makah memang berkali melontarkan pernyataan provokatif mendukung Prabowo. Bahkan, dia menyerukan umat pendukung capres nomor urut 02 mengepung Bawaslu dan KPU 22 Mei mendatang untuk memastikan kemenangan Prabowo.

Padahal, berdasarkan hasil Quick Count sejumlah lembaga survei, Prabowo diprediksikan kalah dengan selisih suara yang besar. Real count sementara KPU sampai dengan 60 persen suara yang masuk juga menunjukkan kemenangan atas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Apakah Habib Rizieq mencerminkan politik keturunan Arab di Indonesia? Bagaimana sebenarnya potret keterlibatan WNI keturunan yang banyak dimuliakan oleh ummat Islam di Indonesia itu? Seburuk itukah peran politik keturunan Arab?

Potret Retak Sejak Dulu

Ada tulisan menarik yang bisa membantu menelisik potret politik keturunan Arab di Indonesia paska kemerdekaan. Penulisnya Burhan D Abdullah, ahli politik Universitas Indonesia.

Ia menulis esai dalam Jurnal Antropologi Indonesia dengan judul Dinamika Peran Politik Keturunan Arab di Tingkat Lokal. Jurnal volune 29 Nomer 2 itu terbit tahun 2005. Ia memotret dinamika peran keturunan Arab di Kaltim, NTB dan Nasional.

Dari pemaparan Burhan, keturunan Arab lebih gampang berasimilasi di negeri ini karena kesamaan agama. Bahkan, keturuan Arab ini yang dianggap sebagai pembawa Islam ke bumi Nusantara. Dinamikan peran politiknya juga lebih banyak di lingkup politik Islam.

Keturunan Arab lebih gampang berasimilasi di negeri ini karena kesamaan agama. Bahkan, keturuan Arab ini yang dianggap sebagai pembawa Islam ke bumi Nusantara. Dinamikan peran politiknya juga lebih banyak di lingkup politik Islam.

Namun ada yang menarik dikutip dalam tulisan di jurnal itu. Burhan D Abdullah menelusuri sejumlah tokoh keturunan Arab yang aktif sejak awal kemerdekaan. Ia memaparkan ada tokoh keturuan Arab yang agak unik karena menjadi tokoh PKI. Namanya Sayid Fachrul Baraqbah. Ia dari Kalimantan Timur.

Ada juga sosok keturunan Arab Hamid Algadrie yang menjadi tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI). Sebuah partai sekuler yang memberi warna percaturan politik saat ideologi masih menjadi warna partai politik. Padahal, sebelumnya, ia bersama AR Baswedan sama-sama menjadi pendiri Partai Arab Indonesia.

Burhan juga menyebut tokoh-tokoh Arab lain di daerah. Di NTB ada sosok bernama Saleh Sungkar. Ia dikenal dekat dengan tokoh lokal pendiri Nahdlatul Wathon Tuan Guru Zaenuddin. Ia populer sebagai tokoh Masyumi, partai berideologi Islam. Saleh Sungkar dikenal sebagai tokoh populisme Islam yang selalu berlawanan dengan politisi sekuler dan nasionalis.

Di sisi lain, AR Baswedan yang pernah menjadi menteri di Era Bung Karno lebih menunjukkan ideologi nasionalis. Sebagian dari kelompok keturunan Arab yang ini lebih mengedepankan domestikasi ke-Arab-annya. Mereka lebih menyatu dan menjadi bagian dari pergerakan negara-bangsa dengan menonjolkan budaya Arab yang dibawa nenek moyanngnya.

Dari tulisan Burhan D Magenda tergambar bahwa sejak dulu orientasi politik Keturunan Arab di Indonesia memang tidak satu. Secara ideologis ada yang komunis, sosialis, Islamis, dan nasionalis. Namun, dibanding dengan Keturunan Tionghoa, mereka lebih gampang berasimilasi dengan warga Nusantara karena sesama Muslim.

Menguatnya Islamisme

Paska reformasi politik, orientasi politik yang sempat terpendam di zaman Orde Baru menjadi mempunyai ruang kembali untuk muncul ke permukaan. Orientasi Islamis yang tak leluasa berekspresi sebelumnya menjadi lebih terbuka.

Sejak dulu orientasi politik Keturunan Arab di Indonesia memang tidak satu. Secara ideologis ada yang komunis, sosialis, Islamis, dan nasionalis.

Tokoh seperti Rizieq Sihab dengan FPI mendapat ruang ekspresi lebih bebas. Isu syariah makin menguat. Ia membawa gaya populisme Islam. Dengan FPI-nya, ia makin menarik garis dengan Islam moderat yang dipelopori para ulama NU.

Padahal, di kalangan Nahdliyin, keturunan Arab mendapat posisi istimewa. Apalagi mereka yang mendapat gelar sayid. Sayid adalah sebutan bangsawan keturunan Arab. Mereka mendapat penghormatan dari ummat di negeri ini karena masih mempunyai garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Memang tidak semua tokoh keturunan Arab di Nusantara adalah sayid. Tapi, rata-rata tokoh keturunan Arab di Indonesia mendapat tempat mulia di mata umat.

Dalam posisi sosial yang demikian, peran politik keturunan Arab lebih gampang mendapatkan ruang ekspresi dibanding keturunan etnis lainnya. Keturunan Tionghoa, misalnya. Populisme politik Islam yang menjadi trend global belakangan makin memberi momentum mereka.

Benturan keras dalam percaturan politik Indonesia belakangan ini sebetulnya antara Islamis dan nasionalis. Sementara, tokoh-tokoh keturunan Arab yang vokal lebih yang berorientai Islamis ketimbang nasionalis. Rizieq menemukan momentumnya paska reformasi politik.

Namun, orientasi politik keturunan Arab di Indonesia sekali lagi tidak tunggal. Ada Rizieq, tapi juga ada Habib Muhammad Lutfie bin Yahya. Yang disebut terakhir sangat nasionalis dan berseberangan dengan perilaku politik Rizieq. Habib Lutfie sangat dihormati di kalangan Islam nasionalis yang mayoritas.

Ada pekerjaan rumah besar paska Pilpres 2019 yang juga menguatkan peran politik Keturunan Arab garis Islamis ini. Bagaimana agar peran politik mereka tidak lagi mempertajam pemilahan yang bisa mengganggu konsolidasi bangsa.

Toh demikian, tampaknya ada pekerjaan rumah besar paska Pilpres 2019 yang juga menguatkan peran politik Keturunan Arab garis Islamis ini. Bagaimana agar peran politik mereka tidak lagi mempertajam pemilahan yang bisa mengganggu konsolidasi bangsa.

Atau cukup dengan menyadari bahwa sejak dulu peran politik keturunan Arab memang tidak pernah satu. Model politik Rizieq yang menggebu-gebu dan provokatif bukanlah cermin politik keturunan Arab, tapi lebih sebagai ekspresi personal dia. 

Andaikan saja Rizieq adalah pembuat cermin retak peran politik keturunan Arab di Indonesia. (Arif Afandi)