Risma Tak Rela RS Milik Pemkot Dipakai Warga Luar Surabaya

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ingin rumah sakitnya hanya untuk warga asli Surabaya. Ia tak rela, jika usahanya untuk terus meningkatkan kapasitas ruangan di rumah sakit milik Pemkot Surabaya, akhirnya digunakan untuk warga daerah lain.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya akan terus berusaha meminta warga asli Surabaya yang sudah mengalami gejala Covid-19 mau dirawat di rumah sakit. Utamanya rumah sakit milik Pemkot Surabaya. Daripada nantinya malah digunakan oleh masyarakat luar Surabaya.

“Kita terus tekan, bagaimana agar pasien ini tetap di rumah sakit. Karena tadi saya sampaikan, jangan sampai kami tidak menggunakan, kemudian orang lain yang menggunakan,” kata Risma, kepada wartawan, Senin, 11 Mei 2020.

Risma pun mengklaim jika kondisi saat ini, di rumah sakit milik Pemkot Surabaya ada banyak warga luar kota Surabaya yang dirawat. Mayoritas dari pasien luar kota tersebut, langsung masuk ke Unit Gawat Darurat (UGD).

“Kalau hitungan saya, sampai 50 persen (rumah sakit rujukan yang digunakan oleh pasien luar kota). Datangnya ke UGD. (Ada) di RS Soewandhie lalu RS BDH, (semua) datang ke UGD,” ucap Risma.

Perlu diketahui saat ini rumah sakit rujukan Pemkot Surabaya tengah mengalami kelebihan kapasitas pasien. Oleh sebab itu, Risma pun menyayangkan, kepada kepala daerah yang langsung merujuk warganya rumah sakit di Surabaya.

“Nanti mereka (pasien luar kota) harus ikuti bagaimana protokolnya. Jadi nggak semua orang masuk (rumah sakit) terus diterima. Padahal protokolnya kan harus diikuti. Kalau sedang-sedang saja kenapa harus dirujuk di RS Surabaya,” kata Risma.

Selain tidak ingin fasilitas Pemkot Surabaya dimanfaatkan orang lain, Risma juga takut jika warganya nantinya tidak kebagian ruangan. Maka dari itu, ia menyarankan kepala daerah lain, minimal menerapkan protokol kesehatan yang ketat di wilayah masing-masing.

“Kalau warga Surabaya OTG (Orang Tanpa Gejala), terus dia kemana-mana kan kita (Pemkot Surabaya) juga berat. Jadi kita sampaikan seperti itu. Sebetulnya kuncinya di pemutusan mata rantai, kuncinya di situ. Kalau kita pengawasannya bener, yang ini diawasi betul,“ tutup Risma.