Risma Minta Pemprov Kaji Lagi Biaya Pendidikan SMA/SMK

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku banyak menerima laporan dari warga yang mengeluhkan biaya pendidikan SMA/SMK yang sangat tinggi dan bisa membuat mereka terancam putus sekolah. Menyikapinya, Risma lalu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk adil terkait biaya pendidikan SMA/SMK. 

"Kenapa dulu saya membuat kebijakan sekolah itu gratis terutama sekolah negeri karena disitulah letak keadilannya," kata Wali Kota Risma saat ditemui di rumah dinasnya, Rabu, 20 Juni 2018. 

Risma mengatakan dalam UUD pasal 34 ayat 1 tertulis bahwa fakir miskin dan anak terlantar dirawat oleh negara. Kemudian Pancasila di poin keempat disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Itu diartikan bahwa pemerintah harus bersikap adil,” kata dia.  

Namun realitanya, kata Wali Kota Risma, masih banyak pelajar SMA/SMK yang memiliki kecerdasan cukup baik tapi tidak bisa sekolah karena terkendala biaya pendidikan yang tinggi.

“Kenapa? Kalau begini pemerintah berpihak ke siapa, kalau hanya orang kaya, pemimpin, pejabat saja yang bisa sekolah sama saja dengan penjajahan zaman kolonial dulu. Apa itu adil, dimana negara ini, dimana pemerintah ini,” ujar Wali Kota Risma.

Melihat hal ini, Wali Kota Risma terus berupaya agar biaya pendidikan SMA/SMK dapat digratiskan, salah satunya dengan menyampaikan permasalahan ini kepada awakmedia serta mengumpulkan uang dari masjid.

“Tapi semua ada batasannya. Kalau naik lagi kan semakin berat, uang muka ada yang minta Rp 10-15 juta, uang dari mana anak-anak itu,” katanya.

Selain itu, Risma berencana membuat cabang di beberapa sekolah dengan meminta izin provinsi untuk menampung anak-anak SMA/SMK yang tidak mampu dari segi biaya. “Ini dilakukan untuk mengantisipasi anak-anak yang terancam putus sekolah,” kata dia. 

Sayanganya, saat ditanya berapa jumlah anak Surabaya yang terancam putus sekolah, Risma tak bisa merinci. “Nanti datanya minta dinas sosial karena aku nggak hafal,” imbuhnya.

Risma berharap di tahun ajaran baru nanti, Pemprov perlu mengkaji kembali biaya pendidikan SMA/SMK, mengingat tidak semua orang di Surabaya dan Jawa Timur sama dari segi finansial.

“Tidak semua kaya, tapi apa ya mereka tidak berhak untuk mengeyam pendidikan. Kalau itu terjadi, sama saja kembali ke zaman Belanda, lalu apa gunanya kita merdeka,” pungkas Risma. (frd)