Risma dan Eri Dikritik Selewengkan Tugas, Fraksi PDIP Membela
membela Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Kepala Bappeko Eri Cahyadi atas kritik yang dilontarkan oleh politisi Nasdem Imam Syafii terkait penyelewengan jabatan untuk persiapan pemilihan Wali Kota Surabaya 2020 nanti.
Menurut Zuhri, kritik Imam tersebut merupakan hal yang sangat berlebihan. Menurutnya, jika ada masalah, alangkah baiknya segera disampaikan, bukan malah dipublikasikan ke media.
"Itu berlebihan lah. Memang kan pejabat pemkot memang seharusnya turun ke lapangan, karena ya warga menunggu program-program yang dicanangkan Pemkot. Kalau ada masalah, segera di cari solusinya," kata Zuhri, Jumat 1 November 2019.
Zuhri menambahkan, salah satu tugas pokok dan fungsi Bappeko yang dipimpin oleh Eri Cahyadi adalah melakukan monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan kota di setiap jengkal di Kota Surabaya.
Sehingga sudah sewajarnya ia keliling kampung hingga RT-RW untuk mengetahui aspirasi masyarakat dan sosialisasi terkait program Pemerintah Kota Surabaya.
"Kan memang itu tugasnya kepala Bappeko. Biar tahu aspirasi, mengecek program, untuk perencanaan pembangunan kota kedepannya," kata Zuhri.
Bahkan, Zuhri secara terang-teranngan mendukung penuh Risma dan jajaran Pemkot Surabaya agar tetap bekerja untuk rakyat dan menjaga marwah Pemkot Surabaya sebagai pemerintahan yang dekat dengan rakyatnya.
"Ya harus tetap turun ke bawah untuk tahu rakyat, menyelesaikan permasalahan yang ada. Rakyat sudah senang dengan kerjanya. Bahkan Bu Risma menolak jadi menteri hanya untuk rakyat Surabaya," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, politisi Nasdem sekaligus Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem, Imam Syafi’i mengkritisi Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai menyelewengkan APBD untuk kepentingan Pilwali Surabaya 2020. Bukan hanya itu, program turun ke lapangan miliki Eri diduga untuk menaikkan citra dalam bursa calon Wali Kota Surabaya.
Menurut Imam, Eri Cahyadi yang juga santer disebut sebagai anak emas Wali Kota Tri Rismaharini itu sering melewati batas dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Bappeko.
“Ini kan mau Pilwali, saya langsung saja, Kepala Bappeko itu sering offside. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan Kepala Dinas langsung dikerjakan sendiri. Sampai masuk-masuk ke kelurahan segala dan menjanjikan ke RW-RW akan mengakomodir programnya. Sampai menjanjikan kalau nggak bisa bakal mundur. Ini kan nggak benar,” ujar Imam usai sidang paripurna.