Ridwan Kamil Ngaku Sedih Bupati Cianjur Kena OTT KPK

12 Dec 2018 16:52 Korupsi

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengaku sangat sedih dan prihatin dengan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar terkait dugaan suap anggaran pendidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menduga suap untuk Irvan dikumpulkan dari para kepala sekolah di Kabupaten Cianjur.

"Kalau disebut sedih, ya sangat sedih. Disebut prihatin, sangat prihatin," kata Gubernur Emil usai melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon 2018-2023, di Gedung Sate Bandung, Rabu.

Ia mengatakan banyak hal yang sudah ia lakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi di daerah itu.

"Ya banyak, semua sistem sudah ditegakkan," katanya.

Emil menuturkan masih adanya kepala daerah yang terkena OTT oleh KPK menunjukkan bahwa problemnya bukan hanya selalu pada sistem sebuah pimpinan atau pemerintah daerah dalam mencegah korupsi.

Tapi kata dia, ada pada 'mind set' atau pola pikir seseorang yang diberikan amanah.

"Makanya saya sampaikan istilahnya anda sedang diberikan ujian, tidak semua lulus ujian. Jadi intinya saya prihatin saya sangat sedih," katanya.

Emil mengaku dalam berbagai forum atau kesempatan ketika berkumpul dengan kepala daerah tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat selalu mengingatkan agar mereka menghindari korupsi.

"Selalu saya ingatkan tiga nilai tadi, di antaranya ialah integritas dan profesional tapi kalau memang masih jebol juga, ya saya sangat prihatin," kata dia.

Meskipun saat ini ada kepala daerah tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat yang terkena OTT, kata Emil, pihaknya menegaskan tidak akan berhenti untuk mengingatkan agar menghindari korupsi.

Lebih lanjut ia mengatakan komunikasi terakhir antara dirinya dengan Bupati Cianjur ialah saat meresmikan Alun-alun Cianjur.

KPK mengamankan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar bersama lima orang lainnya dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Cianjur, Rabu.

"Enam orang yang diamankan itu terdiri dari kepala daerah, kepala dinas dan kepala bidang, dari unsur musyawarah kerja kepala sekolah, dan pihak lain," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta. (an/am/ar)

Penulis : M. Anis


Bagikan artikel ini