UN Dihapus, Pakar: Nadiem Harus Hati-hati, Ini Proyek Triliunan

Rencana menghapuskan Ujian Nasional (UN) pada 2021, ternyata sudah ada sejak era Mendikbud Muhadjir Effendy.

Mantan Staf Ahli Kemendikbud Bidang Pendidikan Karakter, Prof Djoko Saryono mengatakan, bersama Mendikbud Muhadjir beberapa tahun yang lalu pernah melakukan survei ke berbagai negara untuk rencana penghapusan UN.

"Saat itu, program pengganti UN itu bernama Indonesian National Assessment Program (INAP). Dalam program itu, UN tak lagi menjadi tolok ukur capaian kelulusan, namun menjadi bahan evaluasi perbaikan sistem pembelajaran di sekolah," katanya, Kamis 12 Desember 2019, di Kafe Pustaka, Universitas Negeri Malang (UM).

Ia mengungkapkan bahwa bersama dengan Muhadjir, sudah merumuskan formulasi terkait penghapusan UN.

"Tapi saat itu kami terhalang banyak hal, termasuk pertentangan dari Wapres Jusuf Kalla," ujar Guru Besar Fakultas Sastra UM itu.

Program yang dibahas di era Mendikbud Muhadjir Effendy saat ini telah diwacanakan Mendikbud Nadiem Makarim dengan nama Asessmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

"Komponennya terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi) serta penguatan pendidikan karakter," kata pria yang mengaku pernah satu organisasi dengan Muhadjir semasa kuliah.

Dijelaskan Djoko, kemampuan literasi dan numerasi dinilai sebagai komponen penting yang perlu diukur dan menjadi kompetensi minimum siswa untuk belajar.

Adapun, survei karakter menjadi tolak ukur untuk umpan balik demi perubahan siswa yang lebih bahagia dan lebih kuat asas Pancasila.

"Memang kalau judulnya asessmen ya harus dilakukan bukan di saat akan lulus. Ini Nadiem sangat hebat karena mengadakan UN pada kelas 4 SD, 8 SMP dan 11 SMA. Sehingga saat UN tidak jadi tolok ukur individual tapi secara keseluruhan untuk memperbaiki sistem ajar," katanya.

Sistem ini, menurut Djoko, merupakan transformasi yang dicita-citakan bersama Muhadjir sejak dulu. Sistem yang menurutnya mendewakan pemeringkatan dan pemenang dapat dihilangkan.

"Pada prinsipnya, ujian itu harus sebagai perbaikan proses bukan pemeringkatan pintar dan bodoh," katanya.

Selama ini, kata dia, sistem UN yang diotak-atik hanya merubah terminologis dan linguistik. Namun tidak dapat mengobati permasalahan mendasar siswa Indonesia.

"Saya kira Nadiem berhasil mewujudkan karena momentumnya pas sebagai cerminan milenial. Tidak berada dalam lingkup ormas tertentu. Kalau Muhadjir mau hapus UN bisa digebukin, tapi ya Nadiem tetap harus hati-hati karena UN adalah proyek triliunan," katanya.