Rekonsiliasi Kok Bagi-bagi Kekuasaan, Ini Respon Ma'ruf Amin

Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin mengingatkan, wacana pembagian kekuasaan 55:45 hanya versi Amien Rais semata. Rekonsiliasi tergantung kesepakatannya seperti apa.

"Lha ya itu 'kan model Amien," ujarnya, Selasa 23 Juli 2019.

Kiai Ma'ruf tidak menyatakan dengan tegas apakah setuju dengan pernyataan Amien Rais atau tidak. Hanya saja, menurut dia, pembagian kekuasaan tergantung rekonsiliasi dan kesepakatan antara dua belah pihak.

"Rekonsiliasi ya tergantung kesepakatannya seperti apa," imbuhnya.

Seperti diketahui, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengeluarkan syarat agar kubu Prabowo-Sandiaga rekonsiliasi dengan kubu Jokowi. Salah satu syarat yang diajukan adalah membagi kekuasaan dengan konsep 55:45. Jika tidak, partai pendukung Prabowo-Sandiaga akan berada di luar pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"Misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim (Jokowi) ini balik kanan, sudah jalan akalnya. Tapi ini kan enggak mungkin," ujar Amien di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Sabtu 20 Juli lalu.

Sedangkan, PDI Perjuangan, partai pengusung Jokowi-Ma'ruf, menolak bagi-bagi kekuasaan seperti wacana Amien Rais. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sistem yang dianut tidak dikenal pembagian kekuasaan.

"Kita tak mengenal mengenai power sharing sebagaimana sistem parlementer untuk membentuk hal tersebut. Yang kami kenal adalah ketika rakyat memberikan dukungan itu, sebagai basis legitimasi dan legalitas bagi partai politik yang telah membentuk diri di dalam Koalisi Indonesia Kerja pendukung Pak Jokowi," kata Hasto di kantor PA GMNI, Jakarta, Senin 22 Juli 2019. (adi)