Rawan Korupsi, BUMN Diisi Pejabat Tak Sesuai Kompetensi
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengungkit kembali carut marut pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu diduga menjadi penyebab BUMN sering menjadi 'sapi perah' dan sarang korupsi.
"Menteri BUMN dan Presiden Jokowi boleh membantah tapi seperti itulah faktanya," kata Said Didu, dalam keterangan tertulis yang diterima ngopibareng.id, pada Senin 1April 2019.
Menurutnya, sejumlah nama petinggi BUMN tengah terseret kasus korupsi. Beberapa di antaranya bahkan terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang paling hangat adalah OTT Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) dan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero).
"Ini adalah hasil pengangkatan direksi dan komisaris tidak berbasis profesionalisme, sehingga setiap saat orang bisa pindah jabatan, karena tidak berbasis kompetensi dan korporasi murni," beber Said Didu.
Said Didu lalu membandingkan fakta saat ini yang berbanding terbalik dengan ketentuan saat dulu dirinya masih menjabat di Kementerian BUMN.
"Zaman dulu itu kita pakai basis kompetensi. Saya sebagai tim seleksi direksi dan komisaris waktu itu pada saat seleksi, yang saya coret pertama adalah kalau orang itu punya sponsor atau memo atau titipan," ungkapnya.
Selain itu, kepastian masa jabatan direksi harus 5 tahun sehingga orang-orang bekerja dengan tenang tanpa takut akan diganti.
"Kalau kapan saja bisa diganti, nanti mafia pejabat akan muncul untuk memeras. Penilaian berbasis kinerja, bukan loyalitas partai atau lain-lain. Orang suka bermain-main non profesional itu akan betul-betul dicoret. Ini menutup jendela intervensi sehingga tidak ada mafia pejabat di zaman dulu," sambung Said Didu.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Sumarno membantah tudingan pengelolaan BUMN carut marut. Dia minta orang yang tidak paham dengan dengan BUMN jangan ikut ngomong. "Jangan karena sakit hati kemudian menyerang BUMN semaunya, sehingga membuat masyarakat antipati melihat BUMN," katanya. (asm)