Daerah Tak Lapor BOP PAUD, Dana Berikutnya Tak Dicairkan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah akan melakukan penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan tahap kedua. Namun, ratusan daerah diketahui belum menyetorkan laporan.
BOP PAUD pada penyaluran tahap pertama diterima oleh 514 kabupaten/kota. Namun, baru 349 daerah yang telah memberikan laporan. Sisanya, 165 kabupaten/kota belum menyetorkan laporannya.
Sedang untuk pendidikan kesetaraan, jumlah kabupaten/kota yang telah melaporkan penyaluran BOP tahap pertama hanya 298 kabupaten/kota. Jumlah capaian penyaluran BOP Pendidikan Kesetaraan mencapai 93 persen. Meski begitu tercatat 25 kabupaten/kota yang belum juga menyalurkan BOP Pendidikan Kesetaraan ke lembaga atau satuan pendidikan masyarakat.
"Diharapkan segera kabupaten/kota yang belum menyalurkan BOP Kesetaraan kepada satuan pendidikan masyarakat segera menyalurkan," demikian keterangan Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen, Jumeri di Jakarta, pada Rabu 23 September 2020.
Menurut Jumeri, BOP PAUD 2020 sebesar Rp4,014 triliun. Anggaran sebesar itu disediakan untuk 6.691.207 juta siswa PAUD melalui dua tahap penyaluran. Capaian Dapo PAUD tahap pertama tercatat hanya 81 persen atau terserap untuk 5,6 juta siswa PAUD.
Jumeri mengingatkan bahwa cut off data dapodik akan dilakukan pada tanggal 30 September 2020 pada tahap dua ini. Maka untuk semua pihak khususnya kabupaten/kota diminta agar melaksanakan tugasnya, dengan baik.
"Salah satu syarat penyaluran tahap ke dua hanya dapat dilakukan jika Kabupaten/Kota telah memberikan laporan ke aplikasi yang dikelola Kementerian Keuangan," kata Jumeri.
Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen itu juga mengingatkan kepada semua yang terlibat pelaksanaan program PAUD dan Pendidikan Kesetaraan agar proaktif. Mengajak orangtua/walimurid yang mempunyai anak usia PAUD serta peserta didik kesetaraan untuk mendapat layanan pendidikan.
Pemerintah menyadari di tengah pandemi corona memang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat mengalami goncangan. Banyak orangtua yang mengalami kesulitan karena usahanya terganggu, juga anak usia sekolah yang terpaksa meninggalkan pendidikan untuk membantu menopang perekonomian keluarga.
"Mereka bekerja untuk membantu kebutuhan hidup keluarganya. Pemerintah sangat peduli terhadap hal ini. Saya harapkan mereka dapat segera didaftarkan ke satuan PAUD dan pendidikan masyarakat," ujarnya Jumeri.