Koordinator Pengawas Koperasi Citra Padma Wanita (CPW) Jatim Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf, mengingatkan kepada koperasi tersebut untuk melakukan evaluasi organisasi saat melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Koordinator Pengawas Koperasi Citra Padma Wanita (CPW) Jatim Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf, mengingatkan kepada koperasi tersebut untuk melakukan evaluasi organisasi saat melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

RAT Koperasi CPW Jatim, Fatma Gus Ipul Ingatkan Evaluasi Organisasi

Ngopibareng.id Jawa Timur 15 March 2018 20:19 WIB

Koordinator Pengawas Koperasi Citra Padma Wanita (CPW) Jatim Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf, mengingatkan kepada koperasi tersebut untuk melakukan evaluasi organisasi saat melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Evaluasi itu meliputi kelembagaan, manajerial dan keanggotaan.

Fatma mengatakan, Koperasi CPW Jatim sejak berdiri dan memperoleh Badan Hukum pada 27 September 2011 dengan Nomor P2T/27/09.01/IX/2011, telah enam kali menyelenggarakan RAT. Rutinnya RAT ini menjadikan bukti bahwa perkembangan kinerja Koperasi CPW Jatim sangat baik.

“Sekarang adalah RAT keenam. Sejak 27 September 2011 modal awal hanya Rp33 juta dengan anggota 33 orang. Saat ini sudah 315 anggota dengan volume keuangan lebih dari Rp1,4 miliar. Perkembangan yang sangat pesan ini, tentu sangat membanggakan. Kebetulan pada RAT kali ini juga dilaksanakan pemilihan pengurus baru periode 2018-2020 dan terpilih kembali Ketua Koperasi CPW Jatim Umi Fasichah Sadjam Basyuni. Semoga beliau bisa lebih mengembangkan koperasi ini,” kata Fatma, saat disela RAT Koperasi CPW Jatim di Surabaya, Kamis (15/3).

Berdasarkan data yang ada, perkembangan koperasi di Jatim yang aktif sebanyak 27.445 koperasi. "Kita patut bersyukur karena Koperasi Citra Padma Wanita Jatim sebagai koperasi berskala provinsi masuk salah satu aktif dari 27.445 koperasi yang aktif di Jatim," ujar.

RAT, lanjut istri Calon Gubernur Jatim nomor urut 2, Drs H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ini, merupakan waktu yang paling tepat untuk melakukan evaluasi terhadap capaian dari Rencana Kerja/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RK/RAPBK). Apakah program/rencana yang telah disusun sebelumnya dapat terealisasi dengan baik atau sebaliknya, masih terdapat kendala dalam implementasinya.

Terkait evaluasi usaha, Fatma menyarankan agar peningkatan pengelolaan usaha Koperasi CPW Jatim, harus senantiasa dilaksanakan, menuju pengelolaan profesional, efektif dan efisien. Mengingat persaingan usaha saat ini sangat ketat dan membutuhkan kiat-kiat khusus, agar koperasi dapat semakin maju dan berkembang.

"Selain itu, agar juga dilakukan berbagai inovasi usaha dengan tetap berbasis kebutuhan anggota. Yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi tingkat kepuasan anggota koperasi. Apakah sudah terpenuhi sepenuhnya, atau masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi," ungkap Fatma.

Lebih jauh, lanjutnya, adalah soal multi fungsi koperasi agar lebih ditingkatkan. Sehingga SHU (sisa hasil usaha) yang diperuntukkan untuk pendidikan dan sosial, agar dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran.

"Pengurus koperasi hendaknya juga harus lebih aktif dalam menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka memajukan dan mengembangkan usaha koperasi. Namun dengan tetap mempertimbangkan feasibility dan kerjasama tersebut tetap dilandasi dengan semangat yang saling menguntungkan, bermanfaat bagi anggota koperasi serta tidak melenceng dari jatidiri koperasi," paparnya.

Demikian pula dengan anggota koperasi, jelas Fatma, apakah sudah melaksanakan fungsinya secara konsisten dan konsekuen sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Akhirnya, untuk piutang macet atau belum tertagih, hendaknya tetap diupayakan pemecahannya.

"Apabila telah ditemukan solusi itu, dapat segera dilaksanakan eksekusi atau pengambilan kebijakan dalam hal pencatatan akuntansinya, agar tidak menjadi beban keuangan yang berlarut-larut bagi Koperasi CPW Jatim," jelasnya. (*)

Penulis : Faris Mujaddid

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

27 Oct 2020 12:59 WIB

Ipuk Janjikan Bimbel Gratis untuk Murid TK hingga SMA

Pilkada

Ipuk menjanjikan kesejahteraan di bidang pendidikan.

27 Oct 2020 09:40 WIB

Bebas Rapid Test Naik Bus dan Kapal, Kecuali Tujuan Bali

Nasional

Rapid test tak jadi syarat lagi naik kendaraan umum.

27 Oct 2020 09:15 WIB

Surat Edaran Menaker: Upah Minimum 2021 Tidak Naik

Nasional

Upah Minimum 2021 sama dengan Tahun 2020, alias tidak ada kenaikan.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...