Rapat Perdana dengan Komisi V, PUPR Sebut Jalankan Visi Presiden

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur pada 5 tahun ke depan dalam rangka melaksanakan Visi Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Kabinet Indonesia Maju priode 2020–2024. Kelima visi Presiden tersebut adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.

“Kementerian PUPR, khususnya, akan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti yang disampaikan Bapak Presiden yakni melanjutkan dan menghubungkan apa yang telah kita bangun dengan kawasan-kawasan khusus pariwisata, produksi dan kawasan industri, "kata Menteri Basuki pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, di Gedung DPR/MPR, Selasa 12 November 2019. Raker perdana bersama Komisi V DPR tersebut dipimpin oleh Lasarus.

Menurutnya, di dalam Renstra 2020 – 2024, kementerian PUPR masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, " fokus pembangunan infrastruktur di periode kedua kementerian ini di antaranya sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman dan perumahan.

Di bidang Sumber Daya Air (SDA), program kerja yang disusun adalah untuk meningkatkan kapasitas daya tampung air sebesar 60 m3/kapita/tahun, lalu Penyelesaian 45 bendungan lanjutan dan pembangunan 15 bendungan baru. Selain itu pembangunan 500.000 ha Daerah Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2.500.000 ha, serta 2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai antara lain Pengendalian Banjir di Medan, Bengkulu, DKI Jakarta, Bandung, Putusibau Kalimantan Barat, Palu, Jayapura, Pengamanan Pantai Kunjir di Lampung, Pantai Utara Jawa (termasuk NCICD), Pulau Terluar, serta Dukungan Venue Dayung PON XX (Teluk Youtefa).

Untuk konektivitas, program kerja Kementerian PUPR untuk 2020-2024 adalah membangun 3.000 km jalan baru yang mendukung kawasan strategis antara lain Trans Papua, Manokwari – Pegunungan Arfak, akses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Galang Batang (Kepulauan Riau) dan KEK Bitung (Sulut), Pelabuhan dan Bandara Akses Patimban (Jabar), Akses NYIA Kulon Progo (DIY), Akses PLBN Yetekkun (Papua) dan Sei Nyamuk Nunukan (Kaltara). Lalu akses ke Kawasan Industri antara lain Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning (Kaltara), Kawasan Pariwisata yakni Jalan Bandara International Lombok - Mandalika (NTB), Likupang (Sulut), Lingkar Danau Toba, Jalan Lingkar Sorong – Pelabuhan Arar (Papua), serta Penuntasan Missing Link Jalan Sambas – Temajuk (Kalbar), Nanga Pinoh (Kalbar) – Tumbang Samba (Kalteng), Gempang – Pameu (Aceh).

Selain itu Kementerian PUPR memprogramkan pembangunan 2.500 km Jalan Tol dengan menyelesaikan jalan tol Trans Jawa yaitu Probolinggo - Banyuwangi, Tol Trans Sumatera antara lain Sigli–Banda Aceh, Pekanbaru–Dumai, Kayu Agung–Palembang–Betung, Tol Jabodetabek antara lain Serpong–Balaraja, Jakarta–Cikampek II Selatan dan Cimanggis–Cibitung, Tol Non-Trans Jawa antara lain Serang–Panimbang, Cileunyi–Sumedang–Dawuan. Untuk pembangunan jalan tol baru antara lain untuk ruas Tol Non Trans Jawa, seperti Yogyakarta–Bawen, Cileunyi–Garut–Tasikmalaya, Tol Trans Sumatera Palembang–Tanjung Api-Api, Binjai–Langsa, Tebing Tinggi–Dumai, Dumai–Rantau Prapat, Jambi– Rengat, Tebing Tinggi–Pematang Siantar –Parapat, dan Pekanbaru–Bukit Tinggi – Padang.

Pembangunan 60.000 meter Jembatan Panjang antara lain Sumatera–Bangka (Sumsel dan Babel), Batam–Bintan (Kep. Riau), Pulau Balang (Kaltim), Sambas Besar (Kalbar), dan Muna–Buton (Sultra). Pembangunan 35.000 meter Flyover/Underpass, di Jalan Nasional antara lain FO Gatot Subroto (Sumut), Underpass Kentungan (DIY), FO Kopo (Jabar), FO Bandara Ahmad Yani Semarang (Jateng), dan shortcut Mengwitani – Singaraja (Bali).

Dibidang permukiman, Kementerian PUPR juga akan melakukan peningkatan akses 90% Terhadap Air Minum Layak, Akses 80% Terhadap Sanitasi & Persampahan, Pengembangan 11 Kawasan PLBN Terpadu, Penanganan 10.000 Ha Kawasan Kumuh Tersebar di seluruh Indonesia, serta 5.555 Unit Pembangunan Prasarana dan Sarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar.

Kemudian di bidang perumahan akan membangun sebanyak 50.000 unit rumah susun, 25.000 unit rumah khusus, 1.500.000 unit rumah swadaya, serta 500.000 unit PSU perumahan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada Renstra 2015-2019 sendiri, untuk penyerapan anggaran Kementerian PUPR per 11 November 2019 telah mencapai 64% untuk progres fisik.

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo, Sekjen PUPR Anita Firmanti, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama.