Radikalisme-Intoleransi Kian Jelas, Ini Sikap Ulama-Gubernur

23 Jul 2019 21:58 Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Nahdlatul Ulama (NU) dan pesantrennya adalah elemen strategis dalam mereduksi segala macam bentuk intoleransi dan radikalisme.

"Jika melakukan penetrasi terhadap radikalisme, tentu pintu yang paling kuat adalah pendidikan, dan satu kekuatan yang sudah terbukti bagaimana memagari NKRI secara signifikan, ya, pesantren," ujarnya.

Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan hal itu, usai bertemu dengan sejumlah ulama dan kiai Nahdlatul Ulama Jawa Timur, di sebuah rumah makan sekitar Masjid Al Akbar Surabaya pada Selasa siang, 23 Juli 2019. Pertemuan membahas upaya penangkalan radikalisme dan anti-NKRI di lingkungan birokrasi dan pendidikan.

Khofifah bertemu dengan para pengurus dan kiai NU Jatim sekira satu jam. Dari kalangan NU Jatim hadir, di antaranya, Rais Syuriah, Anwar Manshur; Wakil Rais Syuriah, KH Agoes Ali Masyhuri; Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar; dan mantan Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah.

"Tadi silaturrahim, kami membahas kewaspadaan gerakan radikalisme," tutur KH Marzuki Mustamar.

NU, katanya, mengingatkan Gubernur agar selektif dan berhati-hati dalam mengangkat pejabat di lingkunngan Pemprov Jatim dan organisasi perangkat daerah, lembaga pendidikan dan lainnya, juga secara kontinyu mengingatkan pemerintah kabupaten/kota akan itu.

"Kami minta, misalnya, hati-hati kalau mengangkat kepala sekolah."

Dia melihat tanda-tanda radikalisme mulai terang menyusupi lingkungan birokrasi Pemprov Jatim dan instansi sekitar.

"Semuanya harus bersih dari radikalisme, (harus) full NKRI. Kita minta semuanya, yang bawah ke atas dan ke samping, kalau itu jadi kewenangannya Ibu (Gubernur Khofifah), harus bersih dari yang anti-Pancasila," ujar Marzuki. (adi)

NU, katanya, mengingatkan Gubernur agar selektif dan berhati-hati dalam mengangkat pejabat di lingkunngan Pemprov Jatim dan organisasi perangkat daerah, lembaga pendidikan dan lainnya, juga secara kontinyu mengingatkan pemerintah kabupaten/kota akan itu.
Penulis : Riadi


Bagikan artikel ini