Puluhan Ribu Buruh dan Mahasiswa Hari Ini Kepung DPR dan Istana

Puluhan ribu massa dari berbagai elemen organisasi buruh, mahasiswa dan profesi hari ini Kamis, 8 Oktober 2020, akan berunjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Unjuk rasa akan bergerak dari mulai pukul 09.00 menuju dua sasaran. Elemen buruh yang diperkiran berkekuatan 5000 orang, akan berunjuk rasa depan Gedung MPR-DPR Senayan. Sedang elemen mahasiswa akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka.

Elemen massa yang akan turun ke jalan tersebut antara lain Gerakan Buruh Bersama Rakyat/GEBRAK (KPBI, KASBI, KSN, SGBN, SINDIKASI, FPPI, PPI, FKI, Jarkom SP Perbankan, SPV, KPA, LMND-DN, FIJAR, AKMI, SEMPRO, Perempuan Mahardhika, PurpleCode Collective, LBH Jakarta, KPR, YLBHI, BEM .

Koordinator Media Aliansi BEM SI Andi Khiyarullah ketika dihubungi, Rabu 8 Oktober 2020 pagi, memperkirakan aksi ini akan diikuti lebih dari 5.000 mahasiswa dari 300 kampus di seluruh Indonesia. Selain itu ada juga aksi serentak di berbagai wilayah.

"Kami dari Aliansi BEM SI akan melaksanakan aksi nasional yang dilaksanakan terpusat di Istana Merdeka dan akan ada aksi serentak di wilayah masing-masing," kata Andi Khiyarullah.

Presiden Joko Widodo dipastikan tidak bisa menyaksikan atau mendengar tuntutan para pengunjuk rasa. Presiden sejak Rabu kemarin melakukan kunjungan kerja di Jateng dan pagi ini akan diteruskan ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Menteri Sekretaris Negara M Pratikno menegaskan, kunjungan kerja Presiden ke daerah tersebut, diagendakan sudah cukup lama, dan tidak ada hubungannya dengan unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Untuk menghadapi unjuk rasa di ibu kota ini aparat gabungan dari berbagai unsur telah disiapkan menghadapi aksi ini. Lebih dari 9.000 personel gabungan TNI-Polri disiapkan untuk melakukan pengamanan.

"Situasi keaman di Jakarta masih aman dan terkendali. Personel yang kami siapkan, 9 ribu personel, sama dengan saat mengantisipasi unjuk rasa Rabu 7 Oktober sama aja," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri melalui pesan singkat.

Yusri mengatakan setidaknya 9.346 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan pemda akan diturunkan mengamankan demo. Namun dia memastikan tidak ada izin demo yang dikeluarkan sampai saat ini.

"Kita sama dengan kemarin masih 9.346 personel ini sampai adalah TNI-Polri dan juga pemerintah daerah sampai ke polres-polres jajaran semuanya. Kita turunkan di wilayah Jakarta. Kita mengharapkan kerja sama, kita kedepankan adalah preventif, kita mengimbau kepada orang-orang yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum  yang sudah memberikan pemberitahuan kita sampaikan bahwa memang SPTP-nya kita nggak keluarkan," kata Kombes Pol Yusri

Yusri menyebut pihak Kepolisian juga akan berupaya menghalau massa dari luar daerah yang akan menuju Jakarta. Dia mengimbau masyarakat tidak melakukan aksi di tengah pandemi.

"Inilah yang kita hindari, kita kedepankan adalah protokol kesehatan, hindari berkerumun berkumpul bersama-sama. Inilah yang tolong teman-teman imbauan ini bisa dimengerti bahwa di masa pandemi COVID-19 ini Jakarta termasuk zona merah," ujarnya.