Puan Maharani: PDIP Ingatkan Jokowi Jangan Terbitkan Perppu KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bakal mempertimbangkan usulan masyarakat sipil untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perppu KPK.

Jokowi menyampaikan hal ini usai bertemu puluhan tokoh masyarakat, mulai akademisi, seniman, hingga budayawan di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Jokowi ingin menghitung dan mengkalkulasi penerbitan aturan pengganti UU KPK hasil revisi yang sudah disahkan bersama DPR pada 17 September lalu. Ia juga berjanji mengambil keputusan ini dalam waktu singkat.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai politisi PDI Perjuangan tegas menolak diterbitkannya Perppu. Mengingat, RUU KPK sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah. Artinya, lanjut Puan Maharani, hal itu sudah melalui kajian yang matang antara DPR RI dan pemerintah sebelum UU diketok.

"Apanya yang salah dari UU KPK sehingga ditolak," kata Puan kepada wartawan saat menghadiri HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu 5 Oktober 2019.

PDIP sebagai pengusung Jokowi bersama partai koalisi, berkewajiban mengawal RUU KPK yang baru serta mengamankan Kepala Negara.

Tapi Puan Maharani menyadari, perlu tidaknya mengeluarkan Perppu sepenuhnya wewenang Jokowi. "Kewajiban PDIP dan partai koalisi hanya mengingatkan bahayanya kalau presiden tunduk pada tekanan orang-orang yang menolak RUU KPK," ujar dia.

Ia bahkan menyarankan pihak-pihak yang menolak RUU KPK untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK). "Jangan main ancam dan paksa presiden keluarkan Perpu," sambung putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

Di sisi lain, demo mahasiswa mendesak Jokowi segera menerbitkan Perppu soal RUU KPK. Mereka memberikan batas waktu hingga 14 Oktober, agar Jokowi mau berdiskusi serius dan terbuka soal ini.

"Kita mendesak negara membuat adanya agenda jajak pendapat (diskusi) antara negara, presiden dengan mahasiswa sampai 14 Oktober," kata Presiden Mahasiswa Trisakti Dinno Ardiansyah.

Hal itu disampaikan usai pertemuan sejumlah mahasiswa dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara, pada Kamis 3 Oktober lalu.

Dinno menambahkan, apabila Jokowi tak menggubris tuntutan itu, maka akan ada aksi lanjutan. Dia berjanji jumlah mahasiswa yang berdemo itu bakal lebih besar.

"Kalau pun sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi dan tidak ada statement dari Presiden, kita pastikan mahasiwa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi," lanjutnya.

Dalam pertemuan itu, Dinno menyatakan, Moeldoko akan menyampaikan pesan para mahasiswa dan masyarakat sipil kepada Jokowi. Sehingga, bisa memfasilitasi tuntutan yang disuarakan.

"Pak Moeldoko berjanji akan menyampaikan ini ke Pak Jokowi dan tadi apa yang kami sampaikan akan diakomodir," ujarnya.