Puan akan Undang Guru dari Luar Negeri
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan akan mengundang guru atau pengajar dari luar negeri untuk mengajar di Indonesia.
"Kita ajak guru dari luar negeri untuk mengajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia," kata Puan saat menghadiri diskusi Musrenbangnas di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa jika terkendala bahasa, akan disediakan banyak penerjemah serta perlengkapan alih bahasa.
Ia meminta pihak berkepentingan seperti sekolah untuk menyampaikan pengajar seperti apa yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya, nanti akan dikoordinasikan untuk didatangkan.
Saat ini, menurut Puan, Indonesia sudah bekerja sama dengan beberapa negara untuk mengundang para pengajar, salah satunya dari Jerman.
Presiden Joko Widodo juga hadir dalam acara tersebut, menyiapkan tiga jurus untuk menyelesaikan persoalan bangsa menyambut 100 tahun Indonesia Merdeka termasuk agar Indonesia tidak masuk dalam “middle income trap" , yakni pemerataan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pengembangan SDM.
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara ekonomi terkuat dunia bahkan di peringkat 4 atau 5 pada 2045.
“Untuk masuk ke sana tidak mudah, banyak tantangan yang harus diselesaikan dan dihadapi. Jangan dipikir kita biasa-biasa tahu-tahu masuk ke-4 besar, ke-5 besar ekonomi terkuat. Rumus seperti itu tak ada. Banyak negara terjebak ‘middle income trap’ karena tidak bisa menyelesaikan persoalan besar di negaranya. Kita harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka,” kata Presiden.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan tiga jurus untuk menghadapi persoalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka yakni pemerataan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pengembangan SDM.
“Pertama, infrastruktur, pemerataan infrastruktur, harus bisa diselesaikan. Tanpa ini jangan berpikir ke-5, ke-4 ekonomi terkuat. Nggak mungkin,” katanya.
Presiden Jokowi meminta jajarannya di daerah agar menyambungkan titik-titik di daerahnya agar seluruhnya bisa menikmati pertumbuhan ekonomi.
“Sambungkan dengan kawasan industri, wisata, dengan sentra industri kecil, dengan pusat produksi baik pertanian atau perkebunan. Tugas kita membuat gede, yang tengah dan kecil tugas daerah,” katanya.
Kedua, kata Presiden, reformasi birokrasi harus betul-betul dijalankan dengan urusan perizinan dari pusat ke daerah dipotong menjadi seefisien mungkin. Ketiga, kata dia lebih sulit karena menyangkut pembangunan SDM yang harus bisa diselesaikan.
Sementara data terakhir menunjukkan tenaga kerja di Indonesia sebanyak 51 persen adalah lulusan SD. (an/ar)