PSI DKI Jakarta Didemo

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta hari Kamis ini didemo oleh ratusan anggota organisasi masyarakat GL Pro 08, bahkan diancam hingga dipolisikan.

Para aktivis GL Pro 08 tersebut berdemo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta dari pukul 14:00 WIB hingga 16:30 WIB dengan dua tuntutan. Yang pertama, mereka meminta PSI DKI Jakarta untuk meminta maaf pada masyarakat Jakarta dengan alasan mereka dinilai telah membuat kisruh.

"Alasannya karena pernyataan yang mereka katakan bahwa ada maksud tertentu Pemprov DKI Jakarta untuk korupsi uang rakyat ternyata gak terbukti. Justru mereka buat kisruh dengan cari panggung," kata Ketua GL Pro 08 Jimmy CK di Jakarta.

Kedua, lanjut dia, GL Pro 08 meminta klarifikasi terkait pernyataan PSI "dipaksa dan disuruh" untuk menyepakati draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

"Karena kami menilai gak ada pemaksaan dari siapapun. Karena itu, mereka harus tanggung jawab karena jika tidak, dalam waktu dekat kami akan lapor Polda karena memfitnah dan menjatuhkan marwah serta martabat Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta," ucap Jimmy.

GL Pro 08, rencananya akan memberi waktu sampai hari Senin 25 November mendatang untuk PSI DKI Jakarta memberi jawaban atas tuntutan mereka.

"Kalau tidak, akan kami laporkan karena mereka telah memfitnah dan menjatuhkan marwah serta martabat Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta," tutur Jimmy menambahkan.

Aksi GL Pro 08 ini dipicu oleh tindakan dan pernyataan-pernyataan tiga anggota fraksi PSI melalui Twitter, media massa dan secara langsung saat GL Pro mendatangi fraksi itu pada 11 November 2019 silam.

Ketiganya adalah anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Prabowo, dan Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian.

Tindakan William dipersoalkan karena dia mengekspos anggaran dari KUA/PPAS 2020, antara lain anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp82 miliar yang diusulkan Dinas Pendidikan, melalui Twitter pada 29 Oktober 2019 dan melalui konferensi pers pada 30 Oktober 2019. Atas tindakannya ini, William bahkan sudah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

Statemen Anthony dipersoalkan karena dalam dialog di salah satu stasiun TV  pada 7 November 2019, dia mengatakan kalau mereka (anggota DPRD) disuruh menyetujui pagu anggaran tanpa melihat dulu komponen-komponennya.

Saat Jimmy dan aktivis GL Pro 08 mendatangi Fraksi PSI pada 11 November 2019 untuk meminta klarifikasi secara langsung dari Anthony, mereka ditemui William dan Justin. Keduanya menjelaskan kalau yang menyuruh mereka adalah keadaan dan sistem.

Dalam orasinya, Jimmy meyakini kalau William sebenarnya tahu tentang masalah penganggaran, namun sengaja memanfaatkan ketidak mengertian masyarakat untuk menimbulkan kesan bahwa Gubernur Anies Baswedan tidak transparan dan berniat korupsi.

Sedangkan soal penjelasan William dan Justin untuk menjawab pernyataan Anthony di Kompas TV, Jimmy mengaku bingung karena seseorang dapat menolak sebuah sistem dan melawan keadaan, bukan melakukannya meski terpaksa.

"Ini politisi-politisi macam apa? Bagaimana mereka dapat memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilihnya kalau terhadap sistem dan keadaan saja tidak bisa diatasi?" ucapnya.

Jimmy bahkan mengaku menyesalkan karena dari pertanyaan William dan Justin kepadanya dan dari jawaban-jawaban mereka atas pertanyaannya kala itu, ada kesan kalau mereka ingin menyalahkan Bappeda atas kegaduhan yang terjadi, karena Bappeda lah yang mengunggah KUA/PPAS 2020 ke situs milik Pemprov DKI, yang datanya kemudian diekspos William.

Akhirnya, Jimmy pun menilai kalau tindakan dan pernyataan William, Anthony dan Justin itu merupakan sebuah provokasi dan hasutan bagi warga Jakarta untuk menjatuhkan citra Gubernur Anies Baswedan.

"Karena itu PSI, kami minta jangan bikin gaduh, dan jangan bikin kisruh! Kalau Gubernur Anies memang mau korupsi, kami sebagai pendukungnya pasti ada dibarisan kalian. Tapi kalau kalian hanya ingin memfitnahnya, kami akan datang dan datang lagi ke gedung DPRD ini," ujarnya.

Adapun aksi yang berlangsung hingga menjelang pukul 16:00WIB ini tidak direspon pimpinan dan anggota DPRD DKI karena mereka sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah. (an/ar)